Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap menyediakan kurang lebih 4 ribu kandidat untuk menjadi calon guru di 100 lokasi Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pihaknya akan menyediakan tiga kali lipat dari jumlah perkiraan kebutuhan guru untuk 100 lokasi Sekolah Rakyat, yakni 1.514 guru.
“Untuk Sekolah Rakyat yang akan berdiri di 100 lokasi, jumlah kebutuhan guru diperkirakan mencapai 1.514 guru dan kami yang akan menyiapkan kandidatnya. Jadi dari kandidat kami, yakni guru yang sudah bersertifikat pendidik, itu kami akan siapkan 3 kali lipat jumlahnya untuk diseleksi oleh Mensos,” kata Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk dalam kegiatan bertajuk Dialog Pimpinan Direktorat Jenderal GTKPG Bersama Fortadik di Aula Gedung D Kemendikdasmen, di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan sebanyak 4 ribu kandidat calon guru Sekolah Rakyat itu adalah para lulusan baru (fresh graduate) yang telah memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), namun belum memiliki penempatan instansi mengajar.
Oleh karena itu, Nunuk menegaskan pemenuhan formasi guru untuk Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan skema redistribusi atau mengikutsertakan guru yang sudah memiliki penempatan instansi mengajar.
Baca juga: Kemensos akan buka Sekolah Rakyat tingkat SD hingga SMA
Hal itu bertujuan untuk tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar tahun ajaran yang telah berjalan, mengingat guru Sekolah Rakyat nantinya harus bersedia ikut tinggal di dalam asrama.
“Mereka para guru ini nanti kan harus tinggal di asrama mendampingi anak-anak tadi dengan paradigma baru sehingga akan sulit kalau mereka sudah senior,” ujarnya.
Baca juga: Relokasi SLBN Padjajaran tetap layak dukung kebutuhan siswa
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada bulan Juli 2025. Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 100 lokasi di seluruh Indonesia secara bertahap tahun ini.
Adapun siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
