Lombok Tengah (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah daerah tetap serius dalam memaksimalkan potensi atau sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
"Pendapatan daerah turun Rp1,38 miliar dibanding APBD induk, terutama akibat penurunan transfer pusat dan DBH tambang," kata juru bicara Fraksi PKS DPRD Lombok Tengah Tubagus Danarki Amanda saat sidang paripurna di Lombok Tengah, Rabu.
Ia mengatakan kondisi ini memperlihatkan kerentanan fiskal daerah, namun pihaknya mengapresiasi adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp11,8 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan pendapatan BLUD.
“Peningkatan PAD ini masih bersifat terbatas karena sebagian besar tidak fleksibel untuk digunakan pada kebutuhan prioritas pembangunan," katanya.
Baca juga: Data objek PAD Lombok Tengah diperbarui
Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk serius menggali sumber PAD baru yang mandiri, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada pusat maupun tambang
"Misalnya dengan mengoptimalkan sektor pertanian, sektor peternakan dan juga sektor pariwisata," katanya.
Pihaknya juga menyoroti dominasi belanja pegawai yang mencapai hampir setengah dari total belanja, patut menjadi perhatian serius, karena mengurangi ruang fiskal pembangunan.
Sementara itu, belanja hibah dan belanja modal tetap besar meskipun pendapatan menurun. hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah prioritas belanja daerah.
“Kami menekankan agar belanja diarahkan lebih fokus pada pelayanan dasar masyarakat yang belum maksimal, terutama untuk peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan,”terangnya.
Baca juga: Retribusi bangunan gedung di Lombok Tengah capai 70 persen
Misalnya, di bidang pendidikan, ia menyoroti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh komisi IV DPRD pada bulan November 2024, yang menemukan bahwa sekitar 70 persen sekolah di Lombok Tengah berada dalam kondisi rusak parah.
Fakta ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat pendidikan adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.
“Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan tersebut,”jelasnya.
Di bidang infrastruktur jalan, mereka mencatat bahwa kondisi jalan di sejumlah daerah masih mengalami kerusakan yang cukup parah. Misalnya, di Praya Timur, Desa Kidang-Semoyang, beberapa jalan di Janapria dan Pujut beberapa titik belum diperbaiki sejak 2011.
“Kami juga kembali mengingatkan Pemda terkait kondisi lampu penerangan jalan di ruas bypass BIL—Mandalika yang hingga kini masih bermasalah," katanya.
Baca juga: Khazanah Ramadhan Lombok Tengah bagian upaya tingkatkan PAD
Baca juga: Alun-alun Tastura Lombok Tengah jadi sumber PAD 2025
Baca juga: Realisasi PAD Lombok Tengah 2024 hingga November capai 95 persen
