Mataram (ANTARA) - Fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menunjukkan pola yang jelas setiap memasuki fase akhir Ramadhan.
Aktivitas pengemis, manusia silver, anak jalanan, dan gelandangan meningkat, menyebar di titik-titik keramaian kota. Tidak jarang, terdapat indikasi mobilisasi orang dari luar daerah yang memanfaatkan momentum sedekah dan tradisi berbagi masyarakat.
Lalu lintas kota yang padat dan deru klakson menjadi latar belakang interaksi antara warga dan kelompok PMKS ini, menciptakan dinamika sosial yang kompleks sekaligus menantang kebijakan lokal.
Pemerintah Kota Mataram telah meningkatkan pengawasan, memperluas patroli, dan memperketat penertiban menjelang Lebaran. Jam patroli diperpanjang, titik-titik rawan seperti Jalan Udayana, Panjitilar, Pendidikan, dan Langko menjadi fokus pengawasan.
Di balik upaya penertiban, persoalan struktural tetap muncul, yakni fenomena PMKS bukan sekadar soal ketertiban, melainkan cermin kondisi sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Rendahnya upah layak, terbatasnya lapangan kerja formal, dan dampak ekonomi pascapandemi mendorong sebagian orang mencari “cara cepat” untuk bertahan hidup.
Aspek belas kasihan masyarakat menjadi fenomena yang paradoksal. Memberikan uang receh atau makanan kepada pengemis merupakan tindakan kemanusiaan, namun tanpa intervensi sosial yang memadai, praktik ini bisa memperkuat ketergantungan.
Aktivitas meminta-minta seringkali menjadi mekanisme pasar informal, di mana penerima “menjual” belas kasihan dengan drama atau teknik tertentu. Fenomena ini menimbulkan dilema moral, yakni solidaritas sosial diuji antara tindakan memberi dengan efektivitas dalam menyelesaikan akar permasalahan.
Ilustrasi ibu muda dengan bayi yang tertidur di trotoar menjadi simbol kompleksitas masalah: memicu empati sekaligus pertanyaan kritis tentang dampak jangka panjang.
Upaya penertiban PMKS memang penting untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan publik, tetapi fokus semata pada tindakan represif tidak cukup. Identifikasi karakteristik kelompok PMKS menjadi langkah strategis: sebagian membutuhkan bantuan sosial jangka panjang, sementara sebagian lain memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan cepat.
Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan rumah singgah dan program pelatihan keterampilan, seperti barista dan servis mesin pendingin, sebagai intervensi struktural untuk menyiapkan modal sosial bagi mereka keluar dari kehidupan jalanan.
Namun, keberhasilan program memerlukan dukungan modal kerja, akses pasar, dan reintegrasi sosial agar mereka tidak kembali ke jalanan.
Solusi jangka panjang harus mengadopsi pendekatan holistik. Memperkuat basis data kesejahteraan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memperluas program pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta memfasilitasi akses ke pasar formal menjadi kunci.
Di sisi publik, edukasi tentang memberi yang bermartabat, melalui kampanye seperti “Sedekah yang Menguatkan Martabat,” bisa mengubah perilaku sosial, menekankan pemberdayaan daripada belas kasihan semata.
Fenomena PMKS musiman di Mataram bukan sekadar persoalan sementara yang hilang seiring Ramadhan berakhir. Ia adalah cermin ketahanan sosial, panggilan untuk menata ulang kebijakan kesejahteraan, dan kesempatan membangun solidaritas berbasis pemberdayaan.
Ketika kemanusiaan dimaknai sebagai ruang berkembang bagi individu rentan, bukan sekadar belas kasihan, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa depan.
Pemerintah, warga, dan sektor swasta harus bersinergi dalam membangun jaring sosial yang kuat, menegakkan keadilan, serta memastikan setiap warga Mataram memperoleh kesempatan hidup layak di tengah modernisasi dan dinamika kota.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB : Menjaga jalan pulang di Nusa Tenggara Barat
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Sunyi Nyepi, gema takbir, dan ujian toleransi
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Alarm campak di NTB: Ketika imunisasi melemah
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Saatnya NTB bertaruh pada ekonomi kreatif
COPYRIGHT © ANTARA 2026