Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengarahkan refocusing atau penyesuaian belanja daerah untuk adaptasi ketidakpastian global agar selaras dengan kebutuhan riil serta tuntutan efisiensi.
"Adaptasi kebijakan dan refocusing belanja daerah sangat pentingnya, agar tetap selaras dengan kebutuhan riil serta tuntutan efisiensi," kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Selasa.
Hal tersebut disampaikan di sela kegiatan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MPBM-RKPD) 2027, di Aula lantai 3 Kantor Wali Kota Mataram yang dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, Sekda Kota Mataram H Alwan Basri, Plt Kepala Bapenda Prov NTB Baiq Nelly Yuniarti, unsur Forkopimda Kota Mataram, para Asisten Setda Kota Mataram, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), beserta Camat dan Lurah se-Kota Mataram.
Baca juga: DBHCHT dukung program pembangunan di Mataram
Penyesuaian belanja daerah, menurut wali kota, tidak bisa dihindari di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan berdampak lintas sektor.
"Kita harus adaptif. Program dan kerangka kerja pemerintah daerah harus disusun mengikuti perkembangan situasi yang ada. Termasuk melakukan rekonstruksi belanja agar lebih tepat sasaran dan efisien," katanya.
Di tengah langkah efisiensi tersebut, lanjutnya, perhatian khusus diarahkan pada keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Mereka dinilai sebagai bagian penting dari sistem birokrasi yang selama ini memberikan dukungan signifikan terhadap jalannya pelayanan publik.
Baca juga: Efisiensi anggaran, Lomba tadarus pelajar di Mataram ditiadakan
Karena itu, Pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk tetap mempertahankan para tenaga tersebut, meski dengan konsekuensi perlunya penataan ulang kebijakan dan pengelolaan anggaran.
"Mereka bagian dari mesin birokrasi kita. Karena itu, perlu ada perhatian serius, sekaligus penyesuaian-penyesuaian agar kita tetap bisa mempertahankan mereka," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram membayar pembebasan lahan jalan Rp11,7 miliar bertahap
Di sisi lain, pemerintah menilai kondisi Nasional masih relatif stabil. Meski sejumlah negara menghadapi gejolak akibat kenaikan harga energi seperti bahan bakar minyak (BBM), Indonesia dinilai mampu menjaga kondusivitas melalui kebijakan dan diplomasi ekonomi.
"Alhamdulillah, sampai hari ini kondisi Indonesia masih stabil. Aktivitas masyarakat berjalan normal dan ini hasil kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ekonomi," kata wali kota.
Baca juga: Anggaran terbatas, Mataram fokus pada proyek infrastruktur prioritas
Pewarta : Nirkomala
Editor:
Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026