Dieselisasi menjadi instrumen kurangi kemiskinan ekstrem di NTB

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengarahkan program dieselisasi kelistrikan sebagai instrumen untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah pedesaan yang ada di NTB.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Samsudin mengatakan, pihaknya berperan sebagai fasilitator dalam menyelaraskan program dieselisasi dengan agenda pembangunan Desa Berdaya.

"Ada beberapa kegiatan yang dapat kami sinkronkan sesuai arahan gubernur, yaitu program Desa Berdaya. Target kami saat ini adalah mengurangi lokasi desa yang masuk kategori miskin ekstrem," ujarnya dalam pernyataan di Mataram, Kamis.

Samsudin menuturkan program dieselisasi menjadi langkah strategis bagi pengembangan sektor ketenagalistrikan mengingat karakteristik wilayah NTB sebagai daerah kepulauan yang selama ini masih mengandalkan pembangkit diesel tersebar.

Menurutnya, ketergantungan tersebut berdampak terhadap biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang tinggi dan keterbatasan akses energi di sejumlah wilayah.

Pemerintah NTB menegaskan komitmen mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih dan efisien, sekaligus mendukung Indonesia dalam mewujudkan target netralitas emisi karbon.

Skema yang disiapkan mencakup konversi penuh ke energi baru terbarukan berbasis baterai penyimpanan atau battery energy storage system (BESS), interkoneksi jaringan listrik, hingga hibridisasi antara diesel dan energi bersih.

Baca juga: Mensos dan Mendes apresiasi Program Desa Berdaya di NTB

Samsudin memaparkan, sejumlah potensi energi lokal di wilayah Nusa Tenggara Barat mulai dikembangkan, seperti tenaga surya, hidro, biomassa, hingga angin.

Di Lombok Barat, proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) telah memasuki tahap pengukuran angin setelah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. Hasil kajian diperkirakan keluar dalam enam bulan ke depan.

"Ada juga investor untuk PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) di Lombok Utara, Bima, dan Dompu. Beberapa investor juga mulai melirik kawasan ekonomi khusus Mandalika," kata Samsudin.

General Manager PLN UIW NTB Sri Heny Purwanti menyatakan, kesiapan pihaknya mendukung program Desa Berdaya sebagai bagian dari upaya memperkuat desa yang tangguh dan mandiri.

Baca juga: Kejati: Kewenangan hakim hadirkan gubernur di sidang gratifikasi DPRD

"Ini wujud sinergi PLN dalam membangun desa. Hal ini juga sejalan dengan program dieselisasi yang kami jalankan," pungkas Heny.

Merujuk Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah NTB menargetkan 2,04 persen atau sekitar 119.932 ribu jiwa yang saat ini masuk kategori miskin ekstrem harus bisa menjadi nol persen pada 2029.