Lombok Timur (ANTARA) - Digitalisasi bantuan sosial (bansos) bermanfaat penting memperkuat ketepatan sasaran pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada penerima, kata Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Ahyan.  

"Program yang digagas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Republik Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan melalui sistem pendaftaran mandiri berbasis data dan verifikasi biometrik," kata dia saat acara sosialisasi perluasan uji coba digitalisasi bansos di Lombok Timur, Provisi Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Kabupaten Lombok Timur satu di antara 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan uji coba atau percontohan digitalisasi bansos pada 2026.

Ia mengatakan bansos salah satu bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Bantuan beras CPP tahap tiga tahun 2024 di Mataram disalurkan

“Di Lombok Timur terdapat lebih dari 145 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, dan bantuan sosial lainnya," katanya.

Namun, dalam pelaksanaan masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari data yang tidak cepat diperbarui, keterlambatan penyaluran, hingga masih terjadi salah sasaran penyaluran bantuan.

Ia mengatakan digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) sejalan dengan visi pembangunan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan (smart), dengan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama pelayanan publik.

"Melalui sistem baru ini, proses pendataan tidak lagi bergantung pada pengusulan berjenjang seperti sebelumnya. Masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat mendaftarkan diri secara mandiri beserta anggota keluarganya melalui aplikasi yang disediakan," katanya.

Baca juga: Antisipasi PKM, Pemkot Mataram mulai turunkan tim kesehatan hewan kurban

Anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia Samuel Prayoga Tampubolon menjelaskan Kabupaten Lombok Timur memiliki sekitar 400 ribu kepala keluarga yang menjadi sasaran pendataan.

"Pemerintah menargetkan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam sistem baru tersebut," katanya.

Saat proses pendaftaran, kata dia, sistem akan melakukan verifikasi biometrik melalui pencocokan wajah pemohon dengan data biometrik yang telah tersimpan pada basis data kependudukan.

"Jika data sesuai, sistem secara otomatis akan menampilkan data keluarga dan menghitung tingkat kelayakan penerima bantuan berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan," katanya.

Ia mengatakan penerapan teknologi digital dan biometrik dalam proses ini untuk ketepatan sasaran bantuan sosial.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026