Indonesia negara maritim, harusnya fokus bangun kota kapal

Jakarta (ANTARA) - Indonesia merupakan negara maritim karena hampir 75 persen, bahkan 80 persen wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perairan sehingga harus fokus membangun kota kapal.

Pakar ekonomi Maritim dari Universitas Sultan Agung Semarang Prof. La Ode Masihu Kamaluddin mengatakan bahwa pemerintah seharusnya fokus membangun sentra pertumbuhan kota kapal (town ship).

"Jadi, fokus kita ke town ship. Konsep town ship yang pertama adalah di dalam town ship itu ada hal-hal, misalnya ada armada kapal, pabrik es, dan lemari pendingin (cold storage)," kata Profesor Masihu dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat.

Selain itu, pabrik pengolahan, pelabuhan perikanan, pengapalan, kemudian di situ ada pusat teknologi informasi (IT) untuk mengontrol kegiatan-kegiatan.

Dari konsep kota kapal itu, lanjut dia, akan menghasilkan kesejahteraan ekonomi karena wilayah eksploitasi hasil laut yang lebih luas. Namun, lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik oleh masyarakat yang sehari-hari menggantungkan rezeki dari laut.

"Dari sini kemudian kesejahteraan masyarakat dari devisa bisa dihitung, satu titik berapa lapangan pekerjaan, kemudian lingkungan hidup terjaga. Nah, inilah konsep yang harus dibuat," ujar Profesor Masihu.

Apabila dapat memfokuskan sentra pertumbuhan di kota kapal tersebut, menurut dia, nelayan akan memiliki kebanggaan pada profesinya.

"Mereka akan menjadikannya pilihan hidup. Bukan karena tidak ada pekerjaan lain. Hari ini orang jadi nelayan itu karena tidak ada pilihan lain. Hampir sama dengan petani," kata Profesor Masihu.

Ia melihat kultur masyarakat Indonesia merupakan nelayan. Namun, sedikit sekali nelayan sekarang yang berdoa agar keturunannya menjadi nelayan seperti dirinya.

"Jangan didaratkan, tetap saja dia di laut. Yang terjadi adalah sedikit sekali nelayan yang mendoakan anaknya menjadi nelayan karena tidak ada kebanggaan. Itu persoalan," kata Profesor Masihu.

Menurut dia, pemerintah akan disegani wilayah zona ekonomi eksklusifnya oleh negara lain apabila aktivitas nelayan hadir di laut.

"Bukan angkatan laut, bukan polisi, melainkan nelayan. Oleh karena itu, nelayan harus hadir di laut. Akan tetapi, hasil nelayan di laut itu mau dikemanain (hasilnya)? Makanya, harus diolah di dalam industri," kata Profesor Masihu.