Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Perum Bulog menyalurkan beras untuk 511.318 penerima bantuan pangan (PBP) periode Juni dan Juli 2025.
Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog NTB, Sri Muniati mengatakan penyaluran beras PBP ini merupakan alokasi bulan Juni dan Juli yang merupakan stimulus ekonomi triwulan ke-2, di mana penyalurannya harus dituntaskan pada 31 Juli 2025.
"Untuk NTB sudah diawali peluncurannya di sembilan kabupaten/kota, sebelum secara resmi diluncurkan di Mataram," ujarnya pada pelepasan penyaluran beras PBP yang dihadiri Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal di Gudang Bulog, Kota Mataram, Rabu.
Ia mengakui secara nasional jumlah penyaluran bantuan beras PBP di tahun 2025 mencapai 18,28 juta lebih, mengalami penurunan sekitar 16-17 persen dibanding tahun 2024 yang jumlahnya mencapai 22,48 juta lebih.
"Khusus NTB di tahun 2025 berjumlah 511.381 PBP, mengalami penurunan sekitar 20,5 persen dibandingkan 2024, yakni 643.000 PBP," kata Sri Muniati.
Baca juga: NTB luncurkan bantuan pangan beras untuk 511.381 keluarga miskin
Sri menilai adanya penurunan PBP ini menandakan perekonomian di NTB semakin baik dan tingkat kemiskinan menurun, karena kriteria penerima bantuan ini adalah masyarakat yang berpendapatan rendah, miskin, rentan atau rawan secara ekonomi.
"Penyaluran bantuan beras di NTB bergerak di 10 kabupaten dan kota di 117 kecamatan, dan 1.165 dari 1.166 desa/kelurahan," ujarnya.
Khusus untuk Kota Mataram, diakui Sri, ada satu kelurahan yang tidak menerima karena tidak ada terdaftar dalam PBP. Namun setelah ditelusuri ada kelurahan yang masuk datanya ke kelurahan lain karena nama kelurahan sama, antara Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Tanjung Karang Permai.
"Nama kelurahannya mirip. Namun ini sudah kami komunikasikan ke pusat agar 173 PBP yang nyangkut di kelurahan lain bisa dipisahkan dan berdiri sendiri, kalau sudah dialihkan nanti maka lengkap sudah seluruh desa/kelurahan yang terima bantuan beras PBP di NTB," katanya.
Baca juga: Warga NTB diimbau waspadai peredaran beras oplosan
Lebih lanjut, Sri mengingatkan kepada masyarakat penerima PBP untuk tidak memperjualbelikan bantuan beras PBP tersebut.
"Biasanya penyakitnya adalah kalau ini sudah disalurkan H+2 sudah ada di pasar. Kita minta satgas untuk memantau di tingkat penerima bantuan sehingga tidak disalahgunakan," katanya.
Sementara itu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan beras PBP oleh pemerintah karena dari penyaluran ini bisa menekan inflasi di daerah. Sebab bagaimana pun bahan pangan berkontribusi besar terhadap naiknya inflasi.
"Harga pangan ini berkontribusi besar untuk naiknya inflasi," ujarnya.
Baca juga: Polda NTB tindak peredaran beras oplosan dan minyak kurang takaran
Selain itu, menurut gubernur, penyaluran bantuan beras ini juga berpengaruh terhadap sosial masyarakat lantaran NTB baru saja dilanda sejumlah bencana alam.
"Jadi kenapa ini diturunkan karena ada indikasi ada isu sosial yang muncul, jika tidak disalurkan dan ini penyebabnya banyak ada kondisi global, kondisi lokal. Apalagi di NTB baru terjadi beberapa bencana termasuk banjir di Mataram," kata Iqbal.
Oleh karena itu, Gubernur NTB menilai penyaluran bantuan beras ini adalah keputusan yang tepat dan di waktu yang tepat. Di mana masyarakat menerima bantuan beras untuk dua bulan. Kendati demikian dirinya berharap bantuan beras tersebut tidak dijual.
"Jadi kami ingatkan kepada penerima untuk tidak menjual beras yang sudah diterima," katanya.
Baca juga: Bulog NTB gandeng Pos Mataram perluas distribusi beras SPHP
Baca juga: Pemprov NTB membantu suplai beras untuk penyintas banjir di Mataram