Mataram (ANTARA) - Badan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat merekrut tenaga penyuluh pertanian lapangan yang akan difungsikan sebagai petugas pendamping desa/kelurahan mandiri pangan.
"Petugas pendamping desa mandiri pangan dulunya dari umum, namun pada 2010 dipakai tenaga PPL dengan pertimbangan mereka lebih mengetahui dan memahami kondisi lapangan," kata Kepala BKP NTB Hj Husnanidiaty Nurdin, di Mataram.
Menurut dia salah satu peran dan fungsi dari PPL adalah memfasilitasi dan ikut serta membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat di daerah rawan pangan. "Karena biasanya daerah itu terbatas sumber daya daya manusianya sehingga perlu dibina dan ditingkatkan," katanya.
Ia mengatakan program pengembangan desa/kelurahan mandiri pangan dimulai sejak 2006. Jumlah desa mandiri pangan yang sudah dibentuk hingga 2010 mencapai 130 desa atau kelurahan yang tersebar pada 10 kabupaten/kota di NTB.
Pelaksanaan program pengembangan desa/kelurahan mandiri pangan tahun 2010 merupakan tahap persiapan yang akan diterapkan pada 30 desa/kelurahan.
"Untuk mengawali pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan mandiri pangan pada tahap persiapan itu perlu disediakan tenaga pendamping yang punya kemampuan menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, kata dia, punya kemampuan dalam mengembangkan usaha ekonomi berskala mikro sesuai dengan potensi dan peluang yang ada di wilayah masing-masing, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin," katanya.
Menurut dia keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa/kelurahan mandiri pangan tergantung dari kemampuan para pendamping di tingkat lapangan, dalam hal ini PPL.
PPL punya peran yang besar sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa/kelurahan mandiri pangan, karena tenaga ini berhadapan langsung dengan masyarakat.
"Mereka juga mengerti dan memahami segala permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan PPL yang direkrut sebagai tenaga pendamping desa/kelurahan mandiri pangan pada 2010 sebanyak 30 orang. Seluruh PPL itu sudah diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membina masyarakat penerima bantuan desa/kelurahan mandiri pangan.
"PPL tersebut nantinya mendapat uang operasional setiap bulan. Kami akan tetap mengawasi dan mengevaluasi kinerjanya. Kalau ternyata desa/kelurahan yang mendapat bantuan tidak maju, kami akan ganti PPL," kata Husnanidiaty.(*)
