Belajar tatap muka maksimal di Mataram empat kali seminggu

Mataram (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan bahwa kelas akhir yakni kelas VI dan IX yang dibolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM), maksimal empat kali dalam satu minggu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

"Ini menjadi solusi agar anak-anak bisa tetap bisa bertemu dengan guru untuk persiapan ujian nasional di masa pandemi COVID-19," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Rabu.

Selama siswa kelas VI dan IX berada di sekolah, mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, dengan gerakan 3M yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

"Berbagai fasilitas pencegahan COVID-19, seperti halnya ketika simulasi PTM juga harus tetap dilaksanakan oleh pihak sekolah termasuk memastikan suhu tubuh anak yang boleh masuk sekolah di bawah 37 derajat," katanya.

Fatwir mengakui, sejauh ini informasi dan regulasi terhadap pelaksanaan kegiatan ujian nasional tahun ajaran 2020/2021, belum ada. Tetapi, prinsipnya, Disdik sudah melaksanakan penguatan dan persiapan maksimal untuk siswa kelas VI dan IX.

"Kondisi ini harus dimaklumi oleh para orang tua, karena ini juga menjadi masa-masa sulit bagi guru, dan belajar dalam jaringan (daring) bagi siswa selain kelas VI dan IX merupakan solusi terbaik saat ini," katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya mengajak orang tua untuk membantu peran guru agar kembali mendampingi siswa untuk belajar daring, serta pembentukan mental anak-anak.

"Kita harapkan guru kelas selain kelas VI dan IX, kembali membuka laptop, handphone untuk mengaktifkan kelas pintar melalui sistem pembelajaran melalui media, zoom, serta aktif mencari referensi untuk melaksanakan belajar daring yang efektif," katanya.

Guna mendukung kegiatan belajar daring, sambung Fatwir, pihaknya berharap pemerintah kota bisa melanjutkan kembali program wifi gratis bagi pelajar melalui lingkungan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah.