INDUSTRI TAHU DI MATARAM KESULITAN MANFAATKAN KUR

id



          Mataram,  (ANTARA) - Industri tahu di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengalami kesulitan  memanfaatkan kredit usaha rakyat melalui perbankan karena tidak memiliki agunan.

         "Permohonan kredit usaha rakyat (KUR) yang kami ajukan ditolak BRI. Alasannya karena  kami tidak memiliki jaminan yang diminta oleh bank tersebut, kata Inak Rusnah, pengusaha tahu, di Kekalik Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram (24/1).

         Ia juga heran dengan penolakan Bank BRI karena pada 2009, bank tersebut berani memberikan KUR dengan nilai Rp5 juta. Namun, pada 2010 tidak direalisasikan meskipun sudah dilakukan survei kelayakan usaha.

         "Petugas BRI sudah melakukan survei ke rumah saya, tetapi ternyata kredit yang kami ajukan tidak diterima dengan alasan tidak ada jaminan. Padahal setahu saya KUR bisa diakses oleh pelaku usaha mikro dengan menyertakan surat keterangan usaha dari lurah," ujarnya.

         Rusnah mengaku membutuhkan tambahan modal usaha karena harga bahan baku dan bahan-bahan penolong lainnya juga naik.

         Ia mencontohkan harga kedelai yang beberapa bulan lalu harganya  Rp5.000 per kilogram  sekarang mengalami kenaikan hingga mencapai Rp7.000/kg.

         Akibat kenaikan harga bahan baku, kata dia, harga jual tahu terpaksa dinaikkan agar tidak rugi.

         "Sekarang harga barang- barang naik, sementara modal tidak bertambah," ujarnya.

         Ia tertarik memanfaatkan KUR karena bunganya yang relatif rendah, sehingga tidak membebani usahanya yang tergolong skala kecil, dibandingkan dengan meminjam di lembaga lain yang belum tentu bunganya sesuai dengan kondisi usaha rakyat kecil.

         Rusnah yang sudah menggeluti usaha tahu selama puluhan tahun itu berharap pemerintah membantu memfasilitasi dengan bank pelaksana penyaluran  KUR kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

         "Sampai sekarang saya tetap menjalankan usaha dengan modal pas-pasan. Saya tidak mau mencari pinjaman di tempat lain karena bunganya tinggi. Harapan saya, pemerintah bisa memfasilitasi dengan bank," ujarnya. (*)