Pemkot: terima paket JPS PPKM tidak layak warga harus lapor

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan kepada 32.162 kepala keluarga (KK) calon penerima paket bantuan jaring pengaman sosial (JPS) pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) agar melapor jika menerima isi paket yang tidak layak.

Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura di Mataram, Jumat, mengatakan, paket JPS PPKM yang tidak layak misalnya beras yang kutuan atau hasil olahan UKM yang sudah kedaluarsa atau jamuran.

"Begitu warga menerima isi paket JPS PPKM tidak layak, langsung lapor agar bisa diganti oleh penyedia," katanya.

Dikatakan, untuk memastikan isi paket JPS PPKM layak dan sesuai ketentuan, sebelum bagikan mulai 31 Agustus 2021 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Kota Mataram, akan dilakukan pengecekan di gudang penyedia.

"Hari Senin (30/8-2021), kami akan turun bersama tim asistensi mengecek gudang penyedia untuk memastikan bahawa isi paket JPS sesuai ketentuan. Setelah itu, pengecekan juga akan dilakukan di kelurahan," katanya.

Menurutnya, isi paket PJPS PPM meliputi beras 5 kilogram, aluman kerupuk kulit, jajan, abon ikan atau abon ayam yang semuanya merupakan hasil olahan UKM Kota Mataram, kecuali beras.

Satu paket JPS PPKM, lanjutnya, bernilai Rp150 ribu sehingga total alokasi anggaran yang disiapkan untuk JPS ini sebesar Rp5 miliar.

"Dalam paket JPS, kami akan menyertakan catatan isi paket agar penerima bisa mengetahui dan menerima paket secara utuh. Kalau kurang atau tidak layak laporkan," katanya lagi.

Mahmuddin menambahkan, paket JPS PPKM akan dibagi dengan menggunakan kemasan plastik biasa, tidak seperti JPS tahun lalu yang menggunakan dus dan pendistribusian dilakukan melalui 50 kelurahan, dengan target maksimal seminggu.

"Itu target maksimal, harapan kita 4-5 hari JPS PPKM sudah rampung didistribusi ke 32.163 KK warga yang dinilai berhak dan terdampak PPKM," katanya.