Polresta Mataram tuntaskan 100 persen salurkan bantuan tunai PKL

Mataram (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menuntaskan 100 persen penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW) yang terdampak PPKM dengan jumlah sasaran 6.500 pedagang, masing-masing mendapat Rp1,2 juta.

"Sebanyak 6.500 sasaran penerima BTPKLW itu kami berikan dalam dua tahap, yakni tahap pertama 4.500 pedagang dan tahap dua 2.000 sasaran," kata Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi di Mataram, Kamis.

Heri yang ditemui di sela memantau kegiatan vaksinasi massal di Taman Sangkareang mengatakan pencairan BTPKLW tahap pertama untuk 4.500 sasaran dilakukan 21 September-10 Oktober 2021, dan 2.000 sasaran dituntaskan sepekan setelahnya.

"Sebanyak 2.000 sasaran itu merupakan kuota tambahan karena kita dinilai cepat dan tepat sasaran dalam pendistribusian BTPKLW," katanya.

Dalam pemberian bantuan, ujarnya, diberikan secara tunai ke sasaran sesuai ketentuan tanpa amplop (agar transparan) dan tanpa potongan, disertakan foto dokumentasi serta testimoni pemerima.

Menurutnya, dalam pendisribusian BTPKLW tersebut, timnya sangat selektif serta transparan dalam menentukan sasaran dengan kriteria pedagang yang terdampak PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat), dan tidak pernah mendapat bantuan dalam bentuk dan dari pihak manapun.

Karenanya, begitu data usulan sasaran masuk, terlebih dahulu dilakukan verifikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas sosial, dinas perdagangan maupun dinas koperasi, perindustrian dan UKM.

"Jika calon sasaran terbukti pernah menerima bantuan, seperti paket jaring pengaman sosial (JPS) atau lainnya, mereka kami anggap tidak memenuhi syarat sehingga dianulir," katanya.

Lebih jauh, Kapolresta berharap bantuan yang diterima sebesar Rp1,2 juta bisa menambah modal usaha para pedagang. Harapannya, ke depan ada lagi bantuan tahap berikutnya.

"Kalau ada, kami pasti akan melakukan pendistribusian dengan sistem yang sama dan sasaran berbeda," katanya.

Pasalnya, kata kapolresta, setelah pencairan BTPKLW rampung, ada usulan dari Asosiasi Perdagang Kaki Lima (APKLI) yang menyatakan sekitar 800 anggotanya belum mendapatkan bantuan tersebut.

Data itu, menurut dia, saat ini sedang divalidasi dan hasil sementara dari 800 PKL yang diusulkan 50 orang teridentifikasi dobel.

"Sisanya sedang kami koordinasikan dengan pihak terkait. Jika terbukti sudah menerima bantuan dari lembaga lain, maka secara otomatis mereka tidak memenuhi syarat," katanya.