Lombok Barat, NTB, 5/12 (ANTARA) - Sebanyak sepuluh satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mendapat rapor merah dalam hal pencapaian pendapatan hingga November 2011.
"Ada sepuluh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) yang dibebankan. Capaian PAD adalah salah satu indikator penilaian dalam mutasi," kata Bupati Lombok Barat H Zaini Arony, di Lombok Barat, Senin.
Ia menyebutkan, sepuluh SKPD itu adalah Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Kebersihan dan Tata Kota, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat.
Capaian PAD sepuluh SKPD tersebut masih dibawah target. SKPD yang belum capai target PAD terjadi karena beragam penyebab.
Ia menyontohkan, Dinas Kehutanan yang tidak mendapat pemasukan dari sejumlah pos pendapatan karena adanya peraturan daerah (perda) yang dihapus, sehingga SKPD itu tidak boleh melakukan pungutan lagi.
"Ada peraturan dari pemerintah pusat yang memang tidak memperbolehkan adanya pungutan ganda. Makanya sejumlah perda yang memiliki unsur pungutan ganda dihapuskan," ujarnya.
Sebaliknya, kata dia, sembilan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mampu memcapai target PAD di atas 90 persen.
Sembilan SKPD tersebut adalah Badan Perijinan Pelayanan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertambangan Energi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Badan Lingkungan Hidup, serta Kantor Arsip Daerah.
"Badan Lingkungan Hidup mampu merealisasikan capaian PAD sebesar 267 persen dari target sebesar Rp5 juta. Hasil itu perlu mendapat apresiasi," ujarnya.
Ia menyebutkan, hingga November 2011, capaian PAD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp117 miliar. Angkat itu telah melebihi target sebesar Rp103 miliar.
Jika tanpa memasukkan penjualan aset, realisasi PAD mencapai Rp94,9 miliar dari target Rp103 miliar. Jika dibandingkan capaian PAD hingga akhir 2010 sebesar Rp103 miliar, terjadi peningkatan sebesar 29,9 persen pada 2011.
"Saya berharap hingga Desember 2011, capaian target PAD bisa lebih bagus lagi, sehingga dana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Lombok Barat makin besar," ujarnya.
(*)
