Menkeu sebut pemerintah perkuat keamanan digital

id Menkeu,Menteri Keuangan,Sri Mulyani,transformasi digital,digitalisasi,anggaran negara

Menkeu sebut pemerintah perkuat keamanan digital

Tangkapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, yang dipantau di Jakarta, Senin (11/7/2022). ANTARA/Sanya Dinda

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus memperkuat keamanan digital seiring dengan akselerasi transformasi digital "Jadi, cyber security sangat penting untuk dikembangkan, apalagi sekarang kita sudah menerapkan tanda tangan digital,” katanya dalam webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 yang dipantau di Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan bahwa keamanan digital juga penting untuk meniadakan jumlah serangan digital yang cukup sering menyerang situs web pemerintah Meskipun demikian, menurutnya, penandatanganan dokumen secara digital sebetulnya lebih aman karena potensi dokumen tercecer dapat diminimalisasi.

Di samping itu, penandatanganan dokumen secara digital juga membuat aktivitas pemerintahan menjadi lebih efisien. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk alat tulis kantor (ATK) pun dapat berkurang dan dialihkan untuk mengembangkan infrastruktur digital di dalam negeri.

Baca juga: Menkeu APBN Mei surplus Rp132,2 triliun
Baca juga: G20 amankan 1,1 miliar dolar AS kesiapsiagaan pandemi

Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di Indonesia sejak 2020, anggaran pemerintah untuk pelaksanaan pertemuan secara langsung dapat ditekan karena banyak pertemuan dilakukan melalui platform digital.

"Di Kementerian Keuangan, kami melihat pengelolaan anggaran berubah karena selama pandemi semua aktivitas kita berpindah ke digital sehingga semua biaya untuk konektivitas digital meningkat tapi saya harap sesudah itu ada efisiensi dari biaya meeting dan perjalanan dinas,” imbuhnya.

Ke depan, Sri Mulyani berharap penyelenggaraan pertemuan luar jaringan dan dalam jaringan dapat dilaksanakan secara berimbang. Pasalnya, kegiatan-kegiatan luar jaringan pemerintah masih diperlukan untuk turut mengerek naik kegiatan masyarakat . “Jadi, tetap perlu ada keseimbangan agar kegiatan pemerintah ada yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat,” ucapnya.