Mataram, 11/4 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengutamakan transparansi informasi penggunaan dana dalam program Biaya Operasional Sekolah, agar pengelolaannya akuntabel dan partisipatif.
"Transparansi informasi penggunaan dana BOS itu juga dimaksudkan agar pengelolaannya jujur dan amanah serta bertanggub jawab," kata Kabag Humas dan Protokoler Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Moh Faozal di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, penekanan transparansi informasi penggunaan dana BOS itu sudah dimunculkan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, di awal peluncuran dana BOS di wilayah NTB, akhir Februari 2012.
Bahkan, Gubernur NTB yang pernah menjadi bagian dari Komisi X DPR yang antara lain membidangi pendidikan itu, telah mengeluarkan instruksi yang ditujukan kepada sekolah pengelola dana BOS.
Instruksi tersebut, yakni wajib dicantumkan di papan pengumuman sekolah tentang anggaran dan rencana anggaran belanja BOS setiap triwulan dan mengumumkan setiap Senin pada saat upacara bendera.
Selanjutnya, setiap sekolah wajib memberikan pelayanan informasi kepada siswa dan masyarakat serta pihak yang berkepentingan lainnya yang membutuhkan informasi tentang penggunaan dana BOS.
Informasi tersebut harus disampaikan secara transparan, akuntabel, partisipatif, jujur dan amanah serta bertanggung jawab.
Acuan hukumnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.
Instruksi gubernur lainnya terkait penggunaan dana BOS adalah sekolah harus menyediakan kotak saran atau kotak pengaduan yang dipasang di setiap sekolah, guna memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat.
"Pada intinya Pak Gubernur menghendaki transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Dan itu bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Faozal.
Dana BOS 2012 untuk wilayah NTB mulai disalurkan pada 12 Januari lalu, melalui rekening masing-masing sekolah.
Jumlah dana BOS 2012 untuk NTB mencapai Rp461,89 miliar yang menyasar sebanyak 754.979 orang siswa, pada 3.064 unit sekolah dasar (SD) dan 777 unit sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). (*)
