KPU ingatkan PPK jaga integritas di Pilkada Lombok Tengah 2024

id Anggota PPK,Lombok Tengah ,NTB,Pilkada 2024

KPU ingatkan PPK jaga integritas di Pilkada Lombok Tengah  2024

Anggota PPK Pilkada 2024 yang dilantik KPU Lombok Tengah, Provinsi NTB di Praya, Kamis (16/052024) (ANTARA/Akhyar Rosidi)

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada 2024 yang telah dilantik untuk tetap menjaga integritas.

"Jaga integritas, angan sampai ada laporan masyarakat yang menyangkut soal integritas," kata Ketua KPU Lombok Tengah Hendri Harliawan saat melantik 60 anggota PPK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada 2024 di Praya, Kamis.

Ia mengatakan untuk menjaga Pilkada yang baik berawal dari penyelenggara yang baik, karena tahapan masih panjang, sehingga diharapkan PPK untuk menjaga kesehatan dan jaga mental karena akan berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Pilkada 2024 ini harus berjalan aman dan lancar sesuai aturan," katanya.

Ia mengatakan hampir 90 persen anggota PPK ini merupakan wajah baru atau di luar dari PPK yang melaksanakan tugas saat Pemilu 14 Februari 2024.

"Hal ini tidak terlepas dari hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat selama rekrutmen PPK berlangsung," katanya.

Ia mengatakan awalnya pendaftar yang lulus administrasi ada 460 orang dan setelah dilakukan seleksi ada yang gugur hingga saat ini mencapai 60 orang dan setelah pelantikan maka para PPK ini akan mengikuti orientasi tugas berupa bimbingan teknis.

"60 anggota PPK ini akan bertugas lima orang di masing- masing kecamatan," katanya.

Pihaknya menegaskan komposisi PPK untuk Pilkada ini memang didominasi wajah baru dan PPK lama masih tersisa hanya 10 persen. Namun pihaknya memastikan meski sebagian merupakan wajah baru namun sebenarnya para PPK ini sudah banyak pengalaman dalam bidang Pemilu.

“Baru ini tidak baru sekali tapi sebenarnya mereka juga pernah menjadi penyelenggara baik ditingkat PPS maupun pengawas desa," katanya.