Mataram, 10/5 (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan Dr dr Slamet Riyanto, berkomitmen menjadi "duta" Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan membantu memperjuangkan anggaran untuk peningkatan drajat kesehatan masyarakat daerah itu.
"Beliau berani memproklamirkan diri di hadapan gubernur untuk menjadi 'duta' Nusa Tenggara Barat (NTB), baik di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemkes) maupun di kalangan legislatif," kata Kepala Dinas Kesehatan NTB H Moh Ismail di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, komitmen itu disampaikan Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kementerian Kesehatan (Kemkes) di hadapan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi ketika melakukan pertemuan.
Pejabat dari pusat tersebut datang ke NTB bersama 30 orang dari jajaran Kemkes untuk melakukan kunjungan kerja selama tiga hari ke sejumlah kabupaten/kota di NTB, sambil memantau kondisi kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan.
Jajaran dari Kemkes itu juga menyempatkan diri untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah bupati dalam rangka membicarakan masalah di bidang kesehatan.
Komitmen Dirjen Bina Gizi dan KIA menjadi duta NTB di tingkat nasional, kata Ismail, erat kaitannya dengan penunjukannya sebagai penanggung jawab pembina pembangunan kesehatan untuk wilayah NTB.
"Kunjungan beliau ke NTB untuk melihat secara langsung kondisi kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan di beberapa kabupaten adalah bagian dari komitmennya membantu NTB," ujarnya.
Menurut Ismail, hasil pemantauannya bersama jajaran Kemkes di lapangan, ada tiga hal utama yang diperoleh, yakni kondisi fasilitas kesehatan tidak begitu jelek, masih adanya kekurangan petugas kesehatan di beberapa kabupaten/kota dan penerimaan masyarakat tehadap pelayanan kesehatan cukup baik dan tidak berbenturan dengan sosial budaya masyarakat.
Pihaknya juga menemukan bahwa terjadi tren penurunan terhadap kasus-kasus di bidang kesehatan seperti, kematian ibu dan bayi, serta penanganan kasus gizi buruk yang semakin membaik.
Berbagai temuan tersebut akan menjadi bahan bagi Dirjen Bina Gizi dan KIA dalam melakukan pembinaan dalam hal peningkatan kualitas kesehatan di NTB secara berkala.
"Dari hasil pengamatan di lapangan, NTB ini sudah 'on the track' dalam menjalankan program pembangunan kesehatan. Cuma masalahnya, ada pada angka dan itu wewenangnya Badan Pusat Statistik (BPS), makanya kami akan mendiskusikan masalah itu dengan BPS," ujarnya.
Sebagai duta NTB di bidang kesehatan, kata Ismail, Dirjen Bina Gizi dan KIA akan menyampaikan kondisi kesehatan di NTB secara aktual dan faktual serta menerobos berbagai birokrasi termasuk di kalangan legislatif untuk memperjuangkan anggaran.
(*)