Mataram, 24/5 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera merealisasikan program bedah rumah kumuh atau rumah tidak layak huni, dengan target sebanyak 4.000 unit rumah terbenahi di akhir 2012.
"Sudah ada arahan Pak Gubernur untuk segera merealisasikan program bedah rumah kumuh itu untuk tahun 2012. Bahkan, Pak Gubernur menghendaki akhir Mei ini sudah harus dimulai," kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB Tri Budiprayitno, di Mataram, Kamis.
Juru bicara Pemerintah Provinsi NTB itu mengatakan, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi telah menginstruksikan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk merampungkan peta identifikasi lokasi permukiman kumuh baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
SKPD terkait itu yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Arahan pimpinan, dalam sepekan ke depan peta lokasi permukiman kumuh itu sudah harus rampung, agar program bedah rumah kumuh di 2012 dapat segera direalisasi," ujarnnya.
Ia mengatakan, program bedah rumah kumuh itu sudah diluncurkan Pemprov NTB sejak 2011 dengan pencapaian 1.000 unit rumah sesuai target.
Program bedah rumah kumuh itu berkelanjutan di 2012 dengan target sebanyak 4.000 unit rumah, yang menyebar di 10 kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Dukungan anggaran untuk program bedah ribuan unit rumah tidak layak huni itu bersumber dari dana bantuan langsung pada pos anggaran bantuan sosial yang tidak harus dikembalikan.
Anggaran itu langsung dikelola Biro Keuangan Setda NTB, dan pengawasannya dibebankan kepada BPMPD NTB.
Karena itu, rumah yang menjadi sasaran perbaikan harus dipotret kondisi awalnya, sekaligus mengklarifikasi rumah tangga yang layak mendapat bantuan perbaikan rumah.
Setelah pembedahan, dipotret lagi guna memastikan kondisinya setelah perbaikan, sekaligus mengevaluasi program pembedahan rumah itu.
Program bedah rumah itu diperuntukan bagi kelompok-kelompok masyarakat miskin di kawasan perkotaan maupun pesisir.
Setiap rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran pembedahan dianggarkan sebesar Rp5 juta, sehingga total anggarannya mencapai Rp20 miliar.
"Memang pengawasannya harus ketat agar tidak terjadi tindakan fiktif, karena bisa jadi rumah yang diperbaiki tidak ada tetapi anggarannya terpakai. Jumlah rumah kumuh yang hendak dibedah juga meningkat agar jumlah warga miskin makin berkurang," ujar Tri.
Versi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB hingga Maret 2011 mencapai 894.770 jiwa atau 19,73 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 4,4 juta jiwa.
Jumlah itu berkurang jika dibandingkan dengan keadaan pada Maret 2010 yakni sebanyak 1.009.352 jiwa, atau 21,55 persen.
Dari 894.770 jiwa penduduk miskin itu, di daerah perkotaan terdata sebanyak 448.138 jiwa atau 23,67 persen dari total penduduk miskin di NTB, sedangkan di daerah pedesaan berjumlah 446.632 jiwa atau 16,90 persen.
(*)
