Mataram, 19/9 (ANTARA) - Program bedah rumah kumuh atau rumah tidak layak huni di wilayah Nusa Tengggara Barat (NTB) tahun anggaran 2012, belum juga terealiasi padahal waktu tersisa tinggal tiga bulan lebih.
"Tertunda realisasinya karena ada perubahan pola penganggaran, namun diyakini masih bisa direalisasikan dalam tahun ini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Muhammad Nur, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, program bedah rumah kumuh itu teralokasi dalam APBD murni 2012, namun terkendala mekanisme penganggaran yang dipersoalkan DPRD NTB, sehingga dibahas lebih lanjut dalam APBD perubahan 2012.
Anggaran untuk program bedah rumah kumuh itu semula dialokasikan di pos anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB.
Saat pembahasan APBD murni 2012, disepakati dukungan anggaran untuk program bedah ribuan unit rumah tidak layak huni itu bersumber dari dana bantuan langsung pada pos anggaran bantuan sosial yang tidak harus dikembalikan.
Program bedah rumah itu diperuntukan bagi kelompok-kelompok masyarakat miskin di kawasan perkotaan maupun pesisir.
Setiap rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran pembedahan dianggarkan sebesar Rp5 juta, sehingga total anggarannya mencapai Rp20 miliar.
Namun, belakangan dipersoalkan DPRD NTB yang menghendaki mekanisme pengelolaan anggaran bedah rumah itu diserahkan kepada Biro Keuangan Setda NTB agar sesuai mekanisme pemanfaatan dana bantuan langsung.
"Sudah dibahas lagi dengan DPRD NTB dan dialihkan penganggarannya dari BPMPD ke Biro Keuangan, pada naskah APBD perubahan 2012. Dalam waktu dekat akan direalisasi karena sudah ada penetapan APBD perubahan," ujarnya.
Nur mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB melanjutkan program bedah rumah kumuh dengan target sebanyak 4.000 unit rumah terbenahi di akhir 2012.
Kini, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tengah merampungkan peta identifikasi lokasi permukiman kumuh baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
SKPD terkait itu yakni BPMPD, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil.
Program bedah rumah kumuh itu sudah diluncurkan Pemprov NTB sejak 2011 dengan pencapaian 1.000 unit rumah sesuai target.
Program bedah rumah kumuh itu berkelanjutan di 2012 dengan target sebanyak 4.000 unit rumah, yang menyebar di 10 kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Versi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB hingga Maret 2011 mencapai 894.770 jiwa atau 19,73 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 4,4 juta jiwa.
Jumlah itu berkurang jika dibandingkan dengan keadaan pada Maret 2010 yakni sebanyak 1.009.352 jiwa, atau 21,55 persen.
Dari 894.770 jiwa penduduk miskin itu, di daerah perkotaan terdata sebanyak 448.138 jiwa atau 23,67 persen dari total penduduk miskin di NTB, sedangkan di daerah pedesaan berjumlah 446.632 jiwa atau 16,90 persen. (*)
