BPBD menggunakan bangunan huntara Bintaro relokasi warga Mapak Indah

Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merencanakan menggunakan bangunan hunian sementara (huntara) di Bintaro untuk relokasi 18 kepala keluarga (KK) warga Mapak Indah yang rumahnya roboh terdampak abrasi.

"Jika lahan relokasi sudah tersedia, kita bisa gunakan bangunan huntara di Bintaro untuk warga Mapak Indah sebab bangunan huntara itu semi permanen jadi bisa dibongkar pasang," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan menyikapi kondisi 18 KK warga Mapak Indah yang masih dievakuasi ke rumah keluarga terdekat, karena rumah mereka roboh akibat abrasi gelombang pasang pada Kamis (22/12).

Menurutnya, sebagian bangunan huntara di Bintaro sudah tidak digunakan sebab nelayan yang sebelumnya menempati huntara karena terdampak eksekusi lahan, sudah pindah ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Jadi bekas bangunan huntara itu bisa kita gunakan untuk membuat huntara bagi warga Mapak Indah. Yang penting sekarang ada lahan," katanya lagi.

Mahfuddin mengatakan, relokasi menjadi salah satu solusi permanen sehingga ke depan tidak ada lagi warga yang menjadi korban abrasi pantai ketika datang musim angin barat.

"Karena itu, kita berharap langkah konkret dari pemerintah provinsi untuk menyiapkan lahan relokasi bisa segera terealisasi," katanya.

Sementara, untuk penanganan jangka pendek sebagai langkah mitigasi bencana, saat ini dilakukan dengan membuat tanggul sementara penahan gelombang dengan bambu dan karung berisi pasir.

Pembuatan tanggul sementara dilakukan pada kawasan-kawasan pesisir pantai yang penduduknya masih berada di sepadan pantai. Seperti di Pantai Gading, Mapak Indah, dan Bintaro.

"Untuk panjang tanggul yang akan dibuat masih dihitung. Tapi khusus untuk di Mapak Indah akan dibangun sepanjang 250-300 meter dengan ketinggian empat meter," katanya.

Dengan adanya tanggul darurat tersebut, tambahnya, diharapkan bisa mengurangi dampak abrasi pantai sambil menunggu pelaksanaan program jangka pajang yang disiapkan pemerintah kota bersama pemerintah provinsi dan pusat.