Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan pendataan kekurangan perumahan agar setiap kepala keluarga di daerah ini bisa menempati rumah secara ideal.
Kepala Disperkim Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri di Mataram, Selasa, mengatakan pendataan untuk mengetahui kondisi terakhir jumlah dan kebutuhan rumah di daerah tersebut.
"Kalau saat zaman Pak Ahyar Abduh sebagai Wali Kota Mataram periode kedua (2016-2021) Mataram kekurangan sekitar 16.000 rumah. Sekarang belum kita 'update' lagi," katanya.
Pendataan kekurangan rumah akan dilaksanakan secara langsung ke rumah warga, di mana petugas mendata dan menanyakan tentang jumlah kepala keluarga (KK) yang tinggal pada setiap rumah.
Jika melihat perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Kota Mataram, kemungkinan jumlah kekurangan rumah di daerah itu meningkat.
"Idealnya, satu rumah ditempati satu KK. Namun dengan adanya kekurangan sekitar 16.000 itu, ada indikasi satu rumah ditempati lebih dari satu KK," katanya.
Untuk memenuhi kekurangan rumah di Kota Mataram, pemerintah daerah setempat telah mendapatkan bantuan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang hingga saat ini jumlahnya tercatat empat "twin blok".
Sebanyak empat "twin blok" rusunawa itu di Rusunawa Selagalas, Mandalika, Montong Are, dan Rusunawa Bintaro.
"Khusus di Rusunawa Bintaro, kita sudah siapkan lahan 2,1 hektare untuk pembangunan tiga 'twin blok' rusunawa, namun yang terbangun baru satu," katanya.
Terkait dengan itu, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian untuk pembangunan dua "twin blok" rusunawa di Bintaro sesuai dengan kesepakatan sebelum rusunawa tahap pertama dibangun.
Apalagi, Pemerintah Kota Mataram sudah menginvestasikan lahan yang cukup luas serta membuat akses jalan masuk menuju Jalan Utama Saleh Sungkar Ampenan.
"Itu investasi yang tidak main-main, jadi kita harapkan pemerintah bisa memberikan kepastian, sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah kekurangan rumah di Kota Mataram," katanya.
Menurutnya, pembangunan rusunawa di Bintaro itu dinilai mendesak sebab masih ada sekitar 7 KK warga yang terdampak eksekusi lahan masih menempati hunian sementara (huntara), belum direlokasi ke rusunawa karena keterbatasan kamar.
"Selain itu, kita juga akan merelokasi warga yang masih tinggal di sempadan pantai serta menempati lahan-lahan milik warga secara ilegal," katanya.
Disperkim data kekurangan rumah di Mataram
Kepala Disperkim Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri. (ANTARA/Nirkomala)
