Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan fasilitas listrik dan air bersih di hunian sementara (huntara) untuk nelayan Mapak Indah yang terdampak gelombang pasang.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Selasa, mengatakan fasilitas listrik dan air bersih tersebut dipasang dalam waktu dekat ini.
"Tujuannya agar nelayan yang terdampak gelombang pasang pada Desember 2022, bisa segera menempati huntara. Pelaksanaan tinggal menunggu persetujuan kepala daerah," katanya.
Menurutnya, untuk melengkapi fasilitas tersebut telah dialokasikan anggaran sekitar Rp132 juta yang merupakan efisiensi kontrak pembuatan huntara sebanyak 23 unit untuk 23 kepala keluarga (KK) di kawasan Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela dengan nilai tender Rp1,2 miliar.
Sisa nilai tender itulah yang akan digunakan untuk pemasangan listrik dan air bersih di masing-masing unit huntara, termasuk untuk tembok keliling. Selain itu, pihaknya juga akan memasang fasilitas penerangan jalan di areal tersebut dengan menggunakan listrik tenaga surya sekitar 100 watt.
"Fasilitas itu kita berikan agar dapat meringankan beban kepala keluarga yang terdampak bencana gelombang pasang. Begitu rampung, nelayan tinggal menempati," katanya.
Menyinggung relokasi nelayan terdampak gelombang pasang ke huntara, Nazaruddin mengatakan akan dilakukan sesegera mungkin setelah semua fasilitas rampung. Pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasi dan konsep surat pernyataan yang harus disepakati dan ditandatangani nelayan, yang salah satunya menyebutkan bahwa mereka tinggal di huntara hanya sementara bukan menjadi hak milik.
"Jangan sampai ada yang merasa dikasih hak milik, sehingga bisa dipindahtangankan. Regulasi itu sedang kami godok bersama Bagian Hukum," katanya.
Nazaruddin menambahkan jumlah KK yang terdampak gelombang pasang akhir tahun 2022 sebanyak 30 KK, namun dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp1,2 miliar, sementara target pembangunan huntara sebanyak 30 unit berkurang menjadi 23 unit.
Baca juga: PLN memberikan tips agar warga aman memakai listrik saat musim hujan
Baca juga: Dampingi kunjungan Presiden di IKN, Dirut PLN siap penuhi kebutuhan listrik dari energi bersih
Kondisi itu terjadi karena biaya untuk pembangunan huntara dengan konstruksi permanen jauh lebih besar. "Dengan anggaran yang terbatas, pada tahap pertama kita prioritaskan untuk 23 KK, sisanya 7 KK kita usulkan tahun depan. Data KK yang terdampak sudah ada di kita," katanya.
