Mataram, (Antara) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi mempertimbangkan pergantian sejumlah posisi jabatan pimpinan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi setempat yang kinerjanya tidak melampaui target serapan APBD 2014.
"Kami berdua sangat kecewa sampai bulan Oktober ini, realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan oleh pimpinan SKPD belum juga dicapai," kata Wakil Gubernur NTB Muh Amin usai rapat pimpinan yang dilakukan secara tertutup bertempat di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (13/10).
Ia mengaku tidak habis pikir dengan kinerja sejumlah pimpinan SKPD, karena sampai dengan 10 Oktober 2014, realisasi keuangan APBD NTB baru mencapai 57,51 persen, sedangkan realisasi fisik baru mencapai 65,38 persen atau tidak sesuai dengan target 80 persen.
"Ini aneh, kalau sampai dengan Oktober belum juga tercapai, baik realisasi keuangan maupun fisik oleh SKPD. Mestinya, target seperti ini bisa sama seperti tahun 2013, meskipun pada saat itu di akhir Oktober, sedangkan ini masih di awal," katanya.
Amin menyatakan alasan SKPD yang menemui kendala ataupun permasalahan dalam pelaksanaan program APBD 2014 belum bisa berjalan maksimal, lantaran paket pekerjaan dan metode pengadaan barang atau jasa yang belum tepat.
Desain yang belum juga siap sehingga terlambat proses lelang, dan sumber daya manusia pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan di SKPD yang belum memadai, katanya, tidak dijadikan alasan dan pembenaran bagi SKPD untuk membuat hal tersebut sebagai alasan.
"Pimpinan SKPD itu paling tahu, tetapi masih juga seperti itu," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Amin, Gubernur NTB telah memerintahkan kepada pimpinan SKPD dalam waktu dua bulan terakhir, November atau sebelum 15 Desember, seluruh realisasi anggaran maupun fisik bisa mencapai target 100 persen.
"Jika tidak terealisasi, saya dan Pak Gubernur tidak segan akan mengevaluasi pimpinan SKPD. Tetapi, kalau juga tidak bisa patut menjadi pertanyaan. Bahkan, apa yang terjadi sekarang ini akan menjadi catatan kami berdua," katanya.
Sekretaris Daerah) NTB Muhammad Nur menyatakan sudah tidak ada alasan lagi bagi semua SKPD untuk tidak menyelesaikan realisasi fisik dan keuangannya sesuai dengan yang yang telah tersusun dalam APBD 2014.
Jika target penyerapan APBD tetap juga tidak terealisasi 100 persen hingga akhir tahun, maka penempatan atau posisi kepala SKPD akan dipertimbangkan.
"Jadi apa yang menjadi catatan target 2014 di dalam APBD itu sudah dijelaskan sedemikian rupa, karenanya tidak ada alasan untuk tidak bisa menyelesaikan hal tersebut," katanya.
Kepada beberapa SKPD, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Provinsi, dan Kantor Penghubung NTB yang realisasi keuangan maupun fisiknya masih rendah, katanya, segera menuntaskan pada akhir Desember 2014.
"Kalaupun ada marah di dalam rapat itu, sebagai motivasi untuk bisa menyelesaikan realisasi baik fisik maupun keuangan. Karena tidak ada alasan untuk menyelesaikan hal tersebut. Jika tidak akan ada evaluasi, tetapi kita lihat setelah nanti di akhir Desember," kata Muhammad Nur.
