Lombok Barat, (ANTARA) - Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Negara (Kemeneg) Pemberdayaan Perempuan (PP) melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memantau kondisi riil perempuan kepala keluarga (Pekka).
"Kami datang kesini untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan anggota Peka di wilayah ini guna mengetahui kondisi mereka yang sebenarnya seperti apa," kata Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan, Endang Susilowati, mewakili rekannya Fatmiati Halinda, ketika berdialog dengan puluhan anggota peka se-Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), di Lobar, Senin.
Meski tanpa merinci hasil pemantauan yang dilakukan selama tiga hari di sejumlah tempat yang ada di NTB, ia mengatakan bahwa hasil itu akan dijadikan acuan untuk membuat program pemberdayaan perempuan oleh Kemeneg PP pada 2010 nanti.
Dengan mengetahui kondisi riil kaum perempuan khususnya yang menjadi anggota Pekka, akan memudahkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan atau dana stimulus bagi kaum perempuan.
Dana stimulan yang dikucurkan oleh pemerintah itu akan diberikan langsung kepada provinsi atau bisa langsung ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di daerah ini.
"Dana di Kemeneg PP ada sekitar enam miliar rupiah untuk setiap eselon satu dan itu akan dibagi ke setiap daerah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi perempuan anggota Pekka," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya ke depan akan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya seperti kementerian kesejahteraan rakyat melalui dana PNPM dan departemen lainnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, selain dengan pemerintah daerah.
Dengan dana stimulan yang dikucurkan pemerintah untuk memberdayakan kaum perempuan diharapkan mereka bisa membuka usaha sendiri dan meringankan beban suami sehingga permasalahan ekonomi keluarga bisa diminimalisir.
"Rata-rata permasalahan yang dihadapi dalam sebuah keluarga adalah masalah ekonomi dan masalah ini juga yang paling banyak menjadi pemicu perceraian dalam sebuah keluarga," ujarnya.
Melalui Pekka ini kaum perempuan dibekali dengan berbagai pengetahuan yang akan diperoleh melalui pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh kader-kader Pekka yang ada di kabupaten/kota sehingga mereka bisa bangkit dan percaya diri apaliagi yang masih berstatus janda.
Berbagai program pelatihan yang diberikan oleh para kader kepada anggota Pekka seperti pelatihan tentang pemahaman hak-hak kaum perempuan jika menghadapi masalah perceraian dan pelatihan manajemen berbagai jenis usaha yang dianggap cocok dengan kondisi anggota peka itu.
Ia menyebutkan, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di Indonesia mencapai sekitar tujuh juta orang dan dari sekian banyak itu sudah ada yang diberdayakan baik oleh LSM dengan dana dari luar negeri maupun oleh pemerintah daerah setempat.
"Dengan kondisi itu kalau Kemeneg PP tidak ikut terlibat sangat sayang sekali sementara di lain pihak sudah banyak LSM-LSM yang sudah terjun langsung ke lapangan untuk menangani masalah pemberdayaan perempuan khususnya yang menjadi kepala keluarga," ujarnya. (*)
