Menhub janji percepat izin terminal khusus Marina Lombok

Mataram (Antara NTB) - Direktur Operasional Perseroan Terbatas Marina Del Ray Lombok, Lalu Rujita, mengatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, berjanji segera menyelesaikan masalah izin terminal khusus Gili Gede, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai tempat sandar kapal yacht.

"Kami telah bertemu langsung dengan menteri di Jakarta, pada 30 September, dan beliau berjanji segera menyelesaikan masalah izin terminal khusus yang sampai saat ini belum dikeluarkan," kata Lalu Rujita di Mataram, Selasa.

Pada pertemuan tim PT Marina Del Ray di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kata dia, Menteri Perhubungan yang didampingi Direktur Jenderal Perhubungan Laut, menyambut baik adanya investasi pembangunan marina pertama di Indonesia.

Bahkan, Menhub Ignasius Jonan meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk mempercepat proses izin terminal khusus yang menjadi satu-satunya izin yang belum keluar dalam proses pembangunan kawasan Marina pertama di Indonesia tersebut.

Dalam pertemuan itu, lanjut Rujita, Menhub tidak akan mempersulit pengeluaran izin terminal khusus yang menjadi kewenangan dari Kemenhub. Terlebih lagi, terminal khusus penumpang itu merupakan domain perizinan dari Kemenhub.

"Pak Menhub berjanji akan menyegerakan memproses mengeluarkan izin terminal khusus yang satu-satunya izin menjadi kendala dalam memulai pembangunan marina ini," ujar Rujita.

Ia mengatakan, investor asal Australia sebagai pemilik PT Marina Del Ray Lombok, berencana menanamkan investasinya sekitar Rp1 triliun untuk membangun bisnis ,arina, resort dan lainnya di atas lahan seluas enam hektar yang ada di Gili Gede, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

PT Marina Del Ray Lombok sudah menyelesaikan 90 persen macam perizinan baik dari Pemkab Lombok Barat dan Pemprov NTB.

Untuk tahap awal, lanjut Rujita, pihaknya akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan penyulingan air bersih yang dihasilkan dari proses produksi energi listrik dari PLTA.

"Air bersih itu nanti juga akan dimanfaatkan oleh ratusan kepala keluarga (KK) masyarakat setempat yang saat ini belum tersentuh oleh aliran air bersih dan listrik dari pemerintah," katanya. (*)