Kementerian PPPA menyarankan Pemda di Papua Barat bentuk DRPPA

id Kementerian PPPA, desa ramah anak, desa ramah perempuan, kesetaraan gender, Papua Barat

Kementerian PPPA menyarankan Pemda di Papua Barat bentuk DRPPA

Fasilitator Nasional Desa Ramah Perempuan dan Anak Kementerian PPPA Doktor Putri Suci Asriani saat diwawancara awak media di Manokwari, Senin. (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

Manokwari (ANTARA) -
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyarankan agar pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat segera membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA).
 
"Idealnya setiap kabupaten/kota harus punya desa ramah anak dan perempuan," kata Fasilitator Nasional Desa Ramah Perempuan dan Anak Kementerian PPPA Doktor Putri Suci Asriani di Manokwari, Senin.

Ia menjelaskan proyek percontohan secara nasional terkait pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak adalah dua kampung setiap kabupaten/kota pada satu provinsi.

Kementerian PPPA telah menetapkan empat kampung di Papua Barat menjadi proyek percontohan desa ramah perempuan dan peduli anak. Empat kampung tersebut adalah Kampung Mansinam dan Waramui di Kabupaten Manokwari yang diresmikan tahun 2022, kemudian Kampung Margomulyo dan Watairi di Kabupaten Manokwari Selatan diresmikan September 2023.

"Pilot projectnya satu kabupaten/kota dua kampung dengan prioritas kepala kampungnya perempuan," jelas Putri.

Ia menuturkan bahwa ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan sebelum membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak.

Meliputi penyiapan tenaga penggerak atau relawan SAPA (sahabat anak dan perempuan) yang dibina oleh Kementerian PPPA. Relawan SAPA nantinya menjadi motor perubahan perilaku dan karakteristik masyarakat yang berperspektif kesetaraan gender, perbaikan pola asuh, dan merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Relawan SAPA juga berperan membangun norma-norma baik di masing-masing kampung," jelas dia.

Selain itu, kata dia, penguatan aturan adat istiadat untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak menjadi hal terpenting dalam kehidupan sosial kultural. Kementerian PPPA terus melakukan monitoring dan mengevaluasi terhadap penguatan kapasitas relawan SAPA demi mewujudkan desa ramah perempuan dan anak.

"Pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak dikembalikan ke masing-masing provinsi," ujar dia.

Baca juga: Polisi tangkap pelaku pelecehan seksual anak dibawah umur di Jakbar
Baca juga: Perlu inovasi sistem respons TPPO hingga level pemda


Putri berharap setelah dilakukan sosialisasi pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak, maka seluruh kabupaten di Papua Barat memiliki komitmen yang sama. Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Papua Barat di Manokwari selama dua hari yakni 9-10 Oktober 2023.

"Yang kami harapkan setelah adanya sosialisasi, kabupaten lainnya juga berkomitmen bentuk desa ramah perempuan dan anak," ucap dia.