Lombok Barat (Antara NTB) - Ketua Komisi VII DPR-RI Dr Kurtubi meminta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) untuk melakukan studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Nusa Tenggara Barat.
"Saya minta supaya tahun anggaran 2018 dialokasikan studi yang lengkap sehingga ada kesimpulan di mana lokasi pembangunan dan berapa besar," kata Kurtubi di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Jumat.
Hal itu dikatakan pada acara pembinaan dan pengawasan terpadu terhadap pelaku usaha pertambangan di NTB.
Kurtubi mengaku memperjuangkan NTB sebagai lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) karena daerah-daerah lain belum jelas perkembangannya, meskipun sudah dilakukan studi kelayakan.
"Kita ketahui di semenanjung Muria, studi kelayakannya sudah komplit, tapi gagal. Begitu juga di Bangka Belitung, seakan jalan di tempat," ujarnya.
Menurut politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) daerah pemilihan NTB ini, kebutuhan masyarakat Indonesia akan energi listrik semakin besar setiap tahun.
Khusus di NTB, kebutuhan energi listrik dalam 5 hingga 10 tahun ke depan bisa mencapai 1.500 megawatt.
Hal itu disebabkan adanya rencana pembangunan "smelter" atau pabrik pengolahan konsentrat hasil tambang di Kabupaten Sumbawa Barat, yang membutuhkan energi listrik sebesar 300 megawatt.
Selain itu, kata Kurtubi, Kabupaten Lombok Utara juga menjadi lokasi pembangunan Global Hub Bandar Kayangan, di mana energi listrik yang akan dibutuhkan mencapai 1.000 megawatt.
"Jadi tidak bisa ecek-cek dengan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, atau dari tenaga surya dan angin. Energi terbarukan tetap kita dorong, tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan yang semakin besar," ucapnya pula.
NTB, kata pakar perminyakan ini, memiliki banyak pulau-pulau kecil yang bisa dijadikan lokasi membangun PLTN. Pulau kecil sangat cocok karena jauh dari pemukiman penduduk sehingga aman.
"Apakah secara teknis bisa atau tidak. Nanti tim dari Batan yang akan survei," ujar Kurtubi. (*)
Kurtubi Minta Batan Studi Kelayakan PLTN di NTB
Ketua Komisi VII DPR-RI Dr Kurtubi. (Foto ANTARA NTB/Awaludin)
"Apakah secara teknis bisa atau tidak. Nanti tim dari Batan yang akan survei"
