Beijing (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Li Qiang tidak akan melakukan konferensi pers lagi seperti yang biasa dilakukan seusai gelaran sidang parlemen tahunan "Dua Sesi" pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tidak akan ada konferensi pers yang dihadiri PM Li Qiang setelah berakhirnya Kongres Rakyat Nasional ke-14 "Dua Sesi" tahun ini," juru bicara sidang ke-14 NPC, Lou Qinjian, dalam konferensi pers di Balai Agung Rakyat, Beijing, China, pada Senin.
"Kecuali ada keadaan khusus, Kongres Rakyat Nasional (NPC) tidak akan lagi mengadakan konferensi pers untuk perdana menteri untuk beberapa tahun ke depan," katanya, menambahkan.
China melangsungkan sidang parlemen tahunan "Dua Sesi", yaitu Sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (Chinese People’s Political Consultative Conference atau CPPCC) dan Kongres Rakyat Nasional China (National People’s Congress atau NPC) pada 5-11 Maret 2024.
"Tahun lalu, setelah berakhirnya sesi Sidang NPC, juru bicara Sidang NPC mengundang Kamerad Li Qiang, sebagai perdana menteri baru Dewan Negara," kata Lou.
Li, ujarnya, diundang untuk menghadiri konferensi pers dan memberikan penjelasan tentang isu-isu utama pembangunan ekonomi dan sosial yang menjadi perhatian media dan masyarakat serta memperjelas gagasan kerja.
Namun dalam pembukaan sidang NPC pada Selasa (5/3), PM Li direncanakan akan menyampaikan laporan mengenai kinerja pemerintah, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, serta Kementerian Keuangan.
Li juga direncanakan menyerahkan rencana tertulis dan laporan anggaran ke Dewan Negara. Isu-isu utama menyangkut masyarakat disebutkan termuat dalam ketiga laporan tersebut.
Sidang parlemen tahunan China disebut "Dua Sesi" karena menggabungkan sidang anggota CPPCC dan NPC.
CPPCC (zheng xie wei yuan) adalah badan penasihat beranggotakan perwakilan masyarakat, yang dipilih melalui konsultasi dan rekomendasi yang dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, kelompok agama, etnis minoritas, hingga selebritas.
CPPCC merupakan badan penasihat formal badan parlemen China yaitu Kongres Rakyat Nasional China (NPC), badan legislatif terbesar di China dengan anggota sebanyak 2.956 orang yang disebut sebagai deputi dengan masa jabatan selama lima tahun.
Anggota NPC (quan guo ren da dai biao) dipilih melalui pemilihan umum lima tahunan dari provinsi dan wilayah di China dan berbagai departemen pemerintahan. Terdapat lebih dari 2,7 juta deputi NPC di lima tingkat NPC, termasuk 2.956 orang deputi NPC di tingkat nasional.
Dari deputi NPC tersebut, dipilih anggota Komite Pusat (Central Committe) NPC yang terdiri dari 200 anggota penuh dan 170 anggota pengganti yang berkedudukan di Ibu Kota Beijing. Ketika NPC menyelesaikan sidang tahunannya, Komite Tetap NPC akan menjalankan berbagai tugas. Salah satunya adalah mengadakan sidang untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.
Menurut konstitusi China, semua organ eksekutif, pengawasan, peradilan dan kejaksaan dibentuk oleh NPC dan badan-badan yang dibentuk tersebut bertanggung jawab dan tunduk pada pengawasan NPC.
Baca juga: Nilai lebih mobil Jepang di tengah persaingan produk
Baca juga: Penguatan dolar AS dan ketidaktentuan ekonomi China
Dalam sidang tahunan, deputi NPC meninjau dan melakukan perubahan undang-undang maupun penggantian personel seperti pemilihan presiden dan wakil presiden China setiap lima tahun.
Sistem tersebut sudah berlaku sejak 15 September 1954 di China sehingga tahun ini adalah peringatan ke-70 tahun berdirinya NPC.
Berita Terkait
PM Li peringatkan tak ada negara bebas resiko dari AI
Jumat, 5 Juli 2024 7:24
Temui pemimpin Jepang dan Korsel secara terpisah
Senin, 27 Mei 2024 6:46
Prabowo lawatan ke China temui Xi Jinping dan Li Qiang
Senin, 1 April 2024 11:17
PM China Li Qiang bakal hadiri WEF di Swiss
Jumat, 12 Januari 2024 6:40
Wapres Ma'ruf bicarakan kereta cepat hingga mobil listrik
Minggu, 17 September 2023 6:24
Menko Marves berharap RI-China semakin erat dukung ekonomi berkelanjutan
Rabu, 6 September 2023 4:21
Petenis China Wang Qiang lolos ke perempat final Bronx Open
Kamis, 22 Agustus 2019 15:14
KPK wanti-wanti pemda terkait TKA terlibat tambang ilegal
Kamis, 3 Oktober 2024 18:35