Mataram (Antaranews NTB) - Para pedagang di kawasan wisata pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menolak direlokasi ke lapak baru yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Urbanu Amaral, salah seorang pedagang yang ditemui wartawan di pantai Ampenan, Senin, mengatakan aksi penolakan muncul karena para pedagang merasa kecewa dengan Pemerintah Kota Mataram yang tidak mengajak bermusyawarah membahas soal penempatan lapak baru.
Para pedagang yang mengeluhkan kebijakan pemerintah daerah itu merupakan penduduk asli di sekitar kawasan pantai bekas pelabuhan era penjajahan Belanda.
"Coba sebelumnya dirundingkan, dimusyawarahkan, kan tidak jadi seperti ini, banyak yang menolak. Nantinya mana ada yang mau di sana, terlalu sempit dan kelihatan menumpuk," kata Urbanu Amaral diamini sejumlah rekannya.
Urbanu Amaral, salah seorang pedagang yang sebelumnya telah menempati bangunan lapak lama di bagian utara kawasan pantai Ampenan itu, mengaku tidak setuju dengan permintaan pemerintah untuk pindah ke lapak baru yang disiapkan di bagian selatan.
"Bayangkan, satu atap untuk enam lapak, ukurannya lebih kecil dari bentuk bangunan yang sebelumnya, kan jadi kelihatan menumpuk," tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Fitria. Perempuan yang membuka warung kopi iti juga mengaku kecewa dengan kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang telah merancang bangunan lapak baru di sebelah selatan tersebut.
"Lapaknya kecil-kecil berhimpitan, kami khawatir nantinya pelanggan 'ogah` datang belanja di warung kami. Orang kalau ke sini senang `nongkrong` di tebing sambil lihat pantai, suasananya terbuka. Ini malah kayak pasar ikan," kata Fitria.
Begitu juga dengan rasa kecewa yang diluapkan Lilis. Ia mengeluhkan bentuk konstruksi bangunan lapak baru yang disiapkan pemerintah tersebut.
"Lihat rupa atapnya (selasar), itu bolong-bolong, kalau hujan pasti bocor, makanya sampai ada genangan air, mana sekarang musim hujan, belum nanti pas tahun baru imlek, biasanya angin besar, bisa-bisa atapnya terbang," kata Lilis.
Terkait dengan keluhan para pedagang ini, Camat Ampenan Zarkasyi yang juga ditemui wartawan ketika berkunjung ke pantai Ampenan, mengaku konstruksi bangunan dan penempatan lapak baru untuk para pedagang tersebut sudah dibuat berdasarkan kondisi di lapangan.
"Coba kita lihat, lahan kita ini kan sangat terbatas, tidak mungkin kita ikuti semua keinginan masyarakat. Jadi kita hanya bisa mengoptimalkan lahan yang ada saja," kata Zarkasyi.
Karena itu, jelasnya, pemerintah tidak bisa mengikuti seutuhnya keinginan masyarakat. Begitu juga dengan mengajak para pedagang untuk bermusyawarah membahas penempatan lapak barunya.
"Kami tidak minta kesepakatan dengan para pedagang, karena kami sebagai pihak yang mengatur, dan pedagang pihak yang diatur," ujarnya.
Zarkasyi mengungkapkan hal tersebut secara tegas karena melihat pengalamannya ketika menjabat sebagai Kepala Pasar Tradinisional Kebon Roek, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
"Saya sudah dua tahun jadi kepala pasar, mengajak masyarakat untuk membahas persoalan seperti ini tidak akan pernah ada kata sepakat. Kalau pedagang ini dikasih lahan `sepuluh kali sepuluh` saja, itu dianggap masih kurang," ucapnya.
Meskipun kegiatan relokasi lapak baru ini tidak mengikutsertakan peran para pedagang, pemerintah dikatakan tetap mencari solusi terbaik sesuai dengan harapan bersama.
"Kita sebagai pemerintah tentunya tetap berpihak kepada masyarakat, ini dibangun untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk para pedagang. Bagaimana caranya dengan lahan yang terbatas ini, kita bisa tetap menjaga kenyamanan pengunjung, tata letaknya, keindahannya, dan ini solusinya," kata Zarkasyi.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kawasan lapak baru tersebut telah dipersiapkan sesuai dengan jumlah pedagang yang menempati lapak sebelumnya, yakni sebanyak 42 titik dengan ukuran persatuannya mencapai lima meter persegi.
"Jadi ini kan ada tujuh selasar, karena keterbatasan lahan, satu selasar dibagi untuk enam lapak, tiga di sebelah barat, tiga sebelah timur, jadi total keseluruhannya mencapai 42 lapak," ujarnya.
Meskipun telah menyiapkan 42 lapak dalam satu kawasan yang saling berhadapan, kebutuhan itu masih dikatakan kurang untuk para pedagang yang data terakhirnya mencapai 68 lapak.
"Dari hasil pendataan terakhir kita di sini, jumlah lapak ada sebanyak 68, tapi yang tetap itu ada 48, untuk yang 20 itu mereka yang baru-baru buka setelah adanya relokasi ini," ucapnya.
Karena itu, pemerintah rencananya pada pekan ini akan mengajak para pedagang untuk berkumpul dan mengambil undian penempatan lapak barunya.
"Rencananya besok atau lusa kita undang mereka untuk cabut undian nomor penempatan lapaknya. Tapi itu untuk 42 pedagang saja, pedagang tetap yang sebelumnya membuka usaha di lapak lama, untuk yang baru, nantinya akan menyusul," ucap Zarkasyi. (*)
