Soal wisata halal, NTB kalahkan 13 provinsi

id ASR Republika,Destinasi Halal NTB,Pariwisata

Para santri/santriwati Pondok Pesantren Subulussalam, turun dari kapal di pinggir pantai Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Minggu (3/11). (Foto Antaranews NTB/Awaludin)

Kategori tujuan destinasi halal terfavorit baru pertama kali diadakan pada ASR tahun ini
Jakarta (Antaranews NTB) - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menyisihkan 13 provinsi dalam ajang pemilihan tujuan wisata halal terfavorit Anugerah Syariah Republika (ASR) 2018.

Dari total suara masuk selama sepekan (30 Oktober-5 November 2018), voting untuk NTB mencapai 38 persen, diikuti Aceh (27 persen), dan Sumatera Barat (23 persen).

Selain itu, provinsi lain yang juga tercatat dalam "Voting Destinasi Halal Terfavorit" adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatra Utara, Riau-Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan.

"Kategori tujuan destinasi halal terfavorit baru pertama kali diadakan pada ASR tahun ini," kata Ketua ASR 2018 Elba Damhuri.

Tahun lalu, ASR hanya berfokus pada penghargaan untuk pelaku industri keuangan syariah.

Penghargaan itu meliputi perbankan, keuangan nonperbankan, industri asuransi, industri mikro-makro, financial technology (fintech), multifinance, dan tokoh syariah.

Untuk kategori penghargaan industri keuangan terbagi ke dalam beberapa tingkat. Kategori Perbankan dibagi berdasarkan jumlah aset (BUKU--bank umum kelompok usaha) sehingga terpecah menjadi beberapa penghargaan. Untuk Kategori Asuransi juga terbagi berdasarkan kelas bisnisnya.

Kriteria penilaian berbasiskan data kuantitatif berupa catatan kinerja industri selama 2017 dan kinerja triwulan satu 2018. Selain kuantitatif, juga berdasarkan indikator kualitatif seperti pelayanan dan pandangan publik/konsumen.

Penilaian ketiga didasarkan inovasi yang telah dilakukan. Apa saja terobosan yang sudah dilakukan yang bisa dilihat dari produk-produk yang dimiliki dan kegiatan-kegiatan yang digelar.

Penilaian keempat, memasukkan unsur edukasi dan sosialisasi, apakah industri keuangan syariah di Tanah Air gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, mengajak masyarakat tahu, paham, dan akhirnya menjadi nasabah mereka.

Dewan Juri terdiri dari ahli ekonomi syariah, ahli fiqih syariah, dan juri internal Republika. Untuk ekonom, Dewan Jurinya Sunarsip dan ahli muamalah, Dr Oni Sahroni, yang juga aktif di Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam kesempatan itu, Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaedi mengatakan Republika berencana menggelar Anugerah Syariah setiap tahunnya.

Dia berharap ajang ini bisa berkontribusi positif bagi kemajuan ekonomi syariah di Tanah Air, salah satunya industri halal. Menurut Irfan, Indonesia memiliki semua potensi untuk memajukan industri halal baik dari sektor pariwisata, makanan, fashion, kosmetik, hingga ekonomi kreatif.

(*)
Pewarta :
Editor: Awaludin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar