Mataram, 25/8 (ANTARA) - Badan PBB untuk Anak-Anak (Unicef) tengah melakukan pengkajian terhadap berbagai program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam hal perlindungan anak khususnya di lingkungan pendidikan.
Petugas perlindungan anak Unicef, Donny Irawan di Mataram, Selasa mengatakan kegiatan pengkajian tersebut merupakan implementasi dari kerjasama antara Unicef dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
"Jadi saat ini kami menemui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah setempat dalam rangka penanganan anak di lingkungan pendidikan," ujarnya.
NTB merupakan salah satu dari tiga provinsi yakni Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dijadikan sebagai daerah pengambilan sampel terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam hal perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Berbagai kajian yang dilakukan Unicef diantaranya kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan dan bagaimana anak yang dikategorikan dari keluarga kurang beruntung memperoleh pendidikan yang layak.
"Jadi perlindungan anak ini menyangkut banyak spektrum sebenarnya," katanya.
Selain mengkaji berbagai kebijakan yang menyentuh langsung kepada anak-anak, pihaknya juga mengkaji kebijakan pemerintah provinsi NTB dalam hal peningkatan mutu guru dalam memahami konsep perlindungan anak dalam dunia pendidikan.
Menurut dia, para guru di NTB sebagian besar hanya dilatih tentang bagaimana cara menyampaikan pelajaran kepada siswa, sedangkan pelatihan cara menghadapi murid yang memerlukan kebutuhan khusus dinilai masih sangat kurang.
"Nah, nanti kita akan mengarah kesana. Jadi kami akan mengadakan pelatihan sekolah ramah anak untuk guru baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujarnya.
Ia mengatakan, hasil kajian yang dilakukan di tiga provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia akan dilaporkan ke Depdiknas dan Unicef perwakilan Asia Tenggara, untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan program pendidikan dan perlindungan anak.
Hasil kajian tersebut juga diharapkan bisa menjadi pedoman untuk merancang strategi yang jelas tentang bagaimana memadukan program perlindungan anak dengan program pendidikan.
"Program perlindungan anak dengan program pendidikan itu sangat terkait," ujar Irawan.
