Tajuk ANTARA NTB - Banjir NTB dan sungai yang menagih jawaban - ANTARA News Mataram

Mataram (ANTARA) - Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pertengahan Januari 2026 kembali menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi bukan sekadar urusan cuaca.

Genangan di Lombok Barat, Lombok Tengah, Dompu, dan Bima, rumah terendam, aktivitas lumpuh, hingga hilangnya satu nyawa menunjukkan bahwa banjir adalah persoalan tata kelola yang terus berulang dan belum sepenuhnya dijawab secara sistemik.

Intensitas hujan yang tinggi memang dipengaruhi dinamika atmosfer regional dan global, termasuk penguatan monsun Asia serta kemunculan pusat tekanan rendah di selatan perairan NTB. Namun, faktor alam tidak berdiri sendiri.

Kerusakan kawasan hulu, perubahan bentang lahan, serta degradasi fungsi daerah tangkapan air menjadikan hujan ekstrem sebagai pemicu dari kerentanan yang telah lama terbentuk.

Bukit-bukit yang seharusnya menyerap air hujan kehilangan tutupan vegetasi. Air yang mestinya meresap justru mengalir deras ke hilir, membawa sedimen yang mengendap di sungai dan drainase.Akibatnya, daya tampung aliran menyempit. Ketika hujan lebat datang, sungai meluap dan banjir menjadi keniscayaan.

Situasi ini menegaskan bahwa banjir bukan peristiwa spontan, melainkan akumulasi keputusan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang diambil bertahun-tahun sebelumnya.

Penanganan darurat seperti evakuasi warga, distribusi logistik, dan pembersihan saluran air merupakan langkah yang tidak terelakkan dan patut diapresiasi. Respons cepat pemerintah daerah menunjukkan mekanisme tanggap darurat berjalan.

Namun, fokus yang berhenti pada fase darurat berisiko menjebak penanganan banjir dalam siklus reaktif. Normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi hanya memberi ruang napas sementara jika pemulihan kawasan hulu terus diabaikan.

Banjir juga memperlihatkan dimensi kerentanan sosial. Kawasan terdampak umumnya merupakan permukiman dengan infrastruktur pengendali banjir terbatas, drainase lingkungan yang tidak memadai, serta rumah-rumah yang berdiri di dataran rendah dan bantaran sungai.

Warga tinggal di wilayah rawan bukan semata pilihan, melainkan akibat keterbatasan ekonomi dan akses. Dalam konteks ini, banjir menjadi penanda ketimpangan, di mana risiko paling besar ditanggung oleh mereka yang memiliki pilihan paling sedikit.

Peringatan dini cuaca ekstrem akan kehilangan makna jika tidak diikuti kesiapan infrastruktur dan literasi kebencanaan masyarakat. Mitigasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan.

Tata ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan akan selalu berhadapan dengan risiko bencana, betapapun canggihnya sistem peringatan yang dimiliki.

Momentum banjir di NTB seharusnya digunakan untuk pembenahan kebijakan yang berkelanjutan. Keselamatan warga dan pemulihan aktivitas dasar menjadi prioritas jangka pendek.

Namun, jangka menengah dan panjang menuntut keberanian politik untuk menata ulang pemanfaatan lahan, menegakkan aturan tata ruang, serta memulihkan bukit-bukit gundul melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Tanpa langkah ini, investasi pengendali banjir di hilir akan terus tertinggal oleh laju kerusakan di hulu.

Pendekatan lintas sektor menjadi keharusan. Lingkungan, tata ruang, sosial, dan ekonomi tidak bisa ditangani secara terpisah. Negara perlu hadir bukan hanya saat air meluap, tetapi jauh sebelum itu, sebagai pengelola risiko yang bekerja mencegah bencana.