Mataram (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengusulkan hasil produksi sebanyak 23 kelompok nelayan olahan dan pemasaran dapat masuk dalam isi paket jaring pengaman sosial (JPS) yang dibagikan kepada warga terdampak COVID-19.
"Kemampuan 23 kelompok nelayan olahan dan pemasaran ikan ini, menyatakan sanggup berapapun paket jenis abon ikan dan ikan kering yang diminta," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram Baiq Sujihartini di Mataram, Selasa seusai mengajukan usulan agar hasil olahan 23 kelompok nelayan tersebut yang berupa ikan kering dan abon ikan bisa terakomodasi dalam paket JPS Kota Mataram, untuk jatah bulan Mei dan Juni kepada Asisten II Setda Kota Mataram Mahmuddin Tura, selaku koordinator JPS.
Sujihartini mengatakan, dari koordinasi yang dilakukan itu, ada harapan hasil produksi sebanyak 23 kelompok nelayan olahan dan pemasaran akan terakomodasi menjadi bagian dari paket JPS Kota Mataram sebanyak 32.548 paket.
"Keterlibatan kelompok nelayan ini, bisa berdampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan nelayan. Hasil tangkapan nelayan jenis tongkol yang menjadi bahan baku abon ikan juga terserap maksimal bahkan harganya kini naik," katanya.
Sebelumnya, lanjutnya, sebanyak 13 kelompok nelayan olahan dan pemasaran telah mendapatkan kerja sama pengemasan paket olahan ikan kering dan abon ikan untuk JPS Gemilang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebanyak 6.641 paket.
Jumlah kelompok nelayan yang mengerjakan pesanan JPS Gemilang dari pemerintah provinsi itu sebanyak 13 kelompok yang terbagi menjadi dua yakni 4 kelompok untuk pengadaan ikan teri dan 9 kelompok untuk pengadaan abon ikan
Dimana, jumlah ikan teri yang harus dipenuhi oleh 4 kelompok tersebut sebanyak 6.641 bungkus, satu bungkusnya berisi 250 gram. Sedangkan untuk abon ikan jumlahnya sama yakni 6.641 bungkus, satu bungkus berisi 100 gram.
"Untuk masalah harga, ditentukan oleh pihak provinsi dan akan dibayar setelah anggaran turun. Sebanyak 6.641 paket itu sudah rampung dan sudah diserahkan ke provinsi pada Senin (20/7-2020)," katanya.
Sementara Asisten II Setda Kota Mataram Mahmuddin Tura yang dikonfirmasi terkait dengan usulan itu mengatakan, pihaknya siap mengusulkan 23 kelompok nelayan tersebut kepada 4 rekanan pengadaan JPS Kota Mataram.
"Kami akan mengarahkan pihak ketiga untuk memesan isi JPS di UKM/IKM yang ada di Kota Mataram dan pada prinsipnya kita sudah berkomitmen isi JPS Mei-Juni, diperbanyak dari hasil produksi IKM/UKM lokal," katanya.
Dengan demikian, dalam pendistribusian JPS sisa tahap ketua dan ketiga, isi paketnya berbeda dengan isi paket pendistribusian sebelumnya, antara lain berisi beras 10 kilogram, 1 liter minyak goreng, sarden, 1 kilogram gula, sabun cair dan sabun batangan 1 bungkus dengan total per paket Rp250 ribu.
"Untuk telur dan biskuit kita ganti dengan berbagai hasil olahan IKM/UKM lokal seperti abon, kerupuk, ikan kering dan kue kering," katanya.
Berita Terkait
Polisi periksa pelaku UMKM terkait korupsi masker COVID-19 di Sumbawa
Rabu, 9 Oktober 2024 17:19
KPK tetapkan tiga tersangka korupsi APD masa pandemi COVID-19
Kamis, 3 Oktober 2024 19:34
Jumlah pesawat mulai pulih usai sempat turun
Kamis, 3 Oktober 2024 7:16
Polres Mataram dan BPKP NTB periksa secara maraton penyedia masker COVID-19
Selasa, 24 September 2024 17:32
Polisi pastikan penyidikan korupsi masker COVID-19 di NTB berjalan
Rabu, 11 September 2024 15:52
Polandia mencatat rekor tertinggi kasus covid-19
Rabu, 28 Agustus 2024 5:20
Polisi dampingi BPKP audit kerugian korupsi masker COVID-19 di Mataram
Rabu, 17 Juli 2024 16:25
BPKP terbitkan surat tugas audit kerugian kasus masker COVID-19 di NTB
Jumat, 5 Juli 2024 18:05