Pemprov NTB menerima penghargaan WTP untuk lima kali berturut-turut

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima penghargaan dari Pemerintah atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 , artinya sudah mendapat WTP lima kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah sejak tahun 2015.

Penghargaan Opini WTP diterima langsung oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Syarwan, mewakili Pemerintah RI, di ruang kerja Gubernur NTB di Mataram, Kamis.

Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, menyampaikan apresiasi atas raihan WTP kelima kali yang didapat Provinsi NTB. Ia berharap DJPb terus bersinergi untuk mendukung capaian ini ked epan.

"Kalau masih ada yang belum sempurna, misalnya Dana Desa, mari kita bina dan perbaiki bersama SDM di desa. Begitu juga dengan yang lain agar lebih baik," kata Doktor Zul.

Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan ( DJPb) Provinsi NTB Syarwan mengatakan penghargaan ini terkait dengan capaian opini tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang diraih NTB yaitu WTP.

"Kalau sudah lima kali berturut-turut memperoleh Opini WTP, maka ini capaian yang luar biasa," kata Syarwan.

Menurutnya, Opini WTP menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah itu sudah sangat baik sudah sesuai ketentuan aturan baik dari pengadaan maupun pertanggungjawabannya.

Dengan WTP ini masyarakat makin yakin bahwasanya uang yang di kelola pemerintahan sudah dikelola dengan baik. Begitupun investor-investor yakin dan tidak akan ragu menanamkan modalnya di NTB.

Dari Opini WTP ini Syarwan berharap pengelolaan dana desa lebih optimal lagi. Apalagi tahun 2021 ada perhelatan internasional MotoGP. Ini perlu inovasi pemerinrah desa untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan tersebut.

Salah satu sarana yang perlu disiapkan adalah penginapan bagi sekitar 200.000 orang pengunjung, sementara penginapan yang tersedia saat ini hanya 11.000 kamar.

"Ini yang perlu terus digenjot," katanya.

Salah satu alternatif mendukung ketersediaan kamar untuk menunjang Moto GP adalah memberdayakan dan mengoptimalkan masyarakat. Pemerintah desa dapat memberdayakan rumah warga untuk dijadikan homestay.

"Penyewaan rumah penduduk Ini dapat mendongkrak PAD desa dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan untuk mendukung optimalisasi dana desa, di sektor wisata desa," ucapnya.

Selain itu, lanjut Syarwan, masyarakat juga dapat didorong mengembangkan UMKM. Ia menerangkan saat ini banyak pembiayaan yang dikucurkan pemerintah demi mendukung pengembangan UMKM. Misalnya ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) bunganya sangat rendah itu sampai cuma 6 persen.

"Nah ini bisa dioptimalkan," sebutnya.

Untuk diketahui, Provinsi NTB sendiri telah mendapatkan opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 9 kali berturut-turut sejak 2012. Penghargaan yang diberikan kali ini dihitung sejak 2015 sebagai daerah yang tetap konsisten bisa mempertahankan Opini WTP secara terus menerus dan berturut turut hingga saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB Zulkieflimansyah turut didampingi Sekda NTB, Assisten 2, Assisten 3, Kepala Inspektorat, Kepala BPKAD Provinsi NTB dan jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB.