Mataram, 10/3 (ANTARA) - Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat (NTB) diawali dari Kabupaten Bima yang digelar mulai 16 Maret mendatang.
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pembangunan Sosial (PPS) Bappeda NTB Manggaukang Raba di Mataram, Selasa mengatakan musrenbang di 10 kabupaten/kota itu akan dihadiri Kepala Bappeda NTB Rosiady Sayuti dan tiga kabid teknis.
"Musrenbang RPKPD kabupaten/kota akan dilaksanakan bergiliran mulai dari Kabupaten Bima, dilanjutkan ke Kota Bima, Dompu, Sumbawa, dan untuk Pulau Sumbawa berakhir di Kabupaten Sumbawa Barat," katanya.
Musrenbang tersebut dilanjutkan di Pulau Lombok, diawali dari Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan berakhir di kabupoaten termuda yaitu Kabupaten Lombok Utara.
Setelah selesai musrenbang di 10 kabupaten kota dilanjutkan dengan musrenbang provinsi yang akan digelar 15-18 April 2009, dan yang terakhir adalah musrenbang nasional yang akan berlangsung di Jakarta.
Menurut dia, pada musrenbang RKPD kabupaten/kota se NTB akan dibahas berbagai program termasuk dukungan anggaran, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penganggaran.
"Pembahasan dalam musrenbang tersebut diarahkan untuk membahas berbagai program dalam rangka mendukung visi misi NTB Beriman dan Berdata Saing (Bersaing) dan yang menjadi fokus adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," kata Manggaukang.
IPM NTB hingga kini masih rendah, yakni pada peringkat 32 dari 33 provinsi di Indonesia.
Oleh karena itu, kata dia, yang akan menjadi fokus dalam musrenbang tersebut adalah bagaimana upaya untuk memperbaiki IPM agar menjadi lebih baik.
Kemudian peningkatan lama sekolah, dan meningkatkan pencapaian angka buta aksara.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), indikatornya dari rendahnya angka melek huruf 80,10 persen, rata-rata lama sekolah mencapai 6,7 tahun dan memiliki kemampuan daya beli Rp630.480 pada 2007.
"Khusus untuk indikator varitas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) justru NTB berada pada posisi cukup tinggi pada 2009, yakni pada peringkat kesembilan dari 33 provinsi dengan kemampuan daya beli Rp630.480 pada 2007," katanya. (*)