Mataram, (ANTARA) - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nusa Tenggara Barat mengusulkan lima koperasi ke pemerintah pusat untuk diseleksi menjadi lembaga ekonomi milik masyarakat berskala besar.
"Dari lima koperasi yang kami usulkan ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebanyak tiga koperasi yang akan dinilai layak sebagai koperasi skala besar," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK) Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Moh Rusdi di Mataram (9/4).
Lima koperasi yang diusulkan itu, kata dia, yaitu Kopkar Katala milik karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat, Koperasi Karya Mandiri di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Madani di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, KSP Lombok Sejati di Kecamatan Narmada, Lombok Barat dan Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Nyata di Lombok Timur.
Pengiriman data lima koperasi tersebut sebagai tindak lanjut dari permintaan Kementerian Koperasi yang akan menyeleksi koperasi dengan kategori skala besar di seluruh provinsi.
Pemerintah pusat akan memilih sebanyak tiga koperasi skala besar di masing-masing provinsi.
Kriteria penentuan koperasi skala besar yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM berbeda-beda di setiap provinsi. Hal itu mengacu pada skala usaha koperasi yang diajukan untuk diseleksi.
Untuk NTB misalnya, kata Rusdi, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan beberapa kriteria koperasi skala besar seperti jumlah anggota minimal seribu orang dengan nilai aset mencapai minimal Rp10 miliar dan volume usaha minimal Rp50 miliar.
"Kelima koperasi yang kita usulkan memenuhi persyaratan untuk ikut seleksi menjadi koperasi skala besar. Tapi nanti yang menentukan layak atau tidaknya menjadi koperasi skala besar adalah Kementerian Koperasi dan UKM," ujarnya.
Rusdi mengatakan, seleksi koperasi skala besar yang diprogramkan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut bertujuan untuk menciptakan kemandirian di tubuh koperasi.
Tiga koperasi skala besar yang terpilih di masing-masing provinsi, kata dia, akan memperoleh pembinaan yang berbeda dari pemerintah dibanding dengan koperasi lain yang usahanya tergolong skala menengah dan kecil.
Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah lebih mengarah kepada upaya menuju sebuah kemandirian, namun tetap difasilitasi pemerintah terutama dalam hal bagaimana mempermudah akses kredit perbankan.
"Tiga koperasi yang terpilih sebagai koperasi skala besar juga akan kita arahkan agar bagaimana supaya bisa menjadi contoh bagi koperasi lainnya, sehingga mereka bisa menjadi koperasi skala besar di masa yang akan datang," katanya. (*)
