Loteng nihil tambahan kasus COVID-19

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan bahwa dalam sebulan terakhir daerah itu nihil tambahan kasus COVID-19. 

"Allhamdulilah kasus positif COVID-19 saat ini tidak ada atau nol kasus," kata Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Suhardi di Praya, Lombok Tengah.

Ia mengatakan kasus nol pasien positif COVID-19 itu mulai sejak sebulan terakhir sampai pertengahan Desember 2021, hal itu tidak terlepas dari kerja sama semua pihak termasuk masyarakat yang tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Semoga ini bisa terus kita pertahankan ke depannya," katanya.

Oleh sebab itu, Suhardi mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dan cuci tangan serta mendukung pelayanan vaksinasi untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam rangka mengantisipasi masuknya virus baru Omicron.

"Intinya kita jangan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Ia juga mengatakan pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mobilitas masyarakat akan semakin meningkat, sehingga pihaknya berharap dukungan dari semua elemen masyarakat untuk mengantisipasi adanya klaster kasus COVID-19, sehingga tidak ada gelombang kedua di Lombok Tengah.

"Dalam waktu dekat kita akan menjadi tuan rumah ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika, sehingga tren baik ini harus kita pertahankan bersama-sama," katanya.

Humas Penanganan COVID-19 RSUD Praya, dr Yuda Permana mengatakan hal yang sama, bahwa kasus pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit nol, sehingga ruang isolasi untuk sementara ditutup.

"Kasus pasien positif COVID-19 masih tetap nol," katanya.

Terpisah, Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya menyatakan, pada libur Natal dan Tahun Batu ini tempat wisata tetap dibuka setelah pemerintah pusat membatalkan penerapan PPKM Level 3. Namun, pemerintah daerah tetap menekankan kepada pengelolaan destinasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung.

"Tetap dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Artinya kita menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat," katanya.