London (ANTARA) - Putra Mahkota Kerajaan Inggris Pangeran Charles memanfaatkan momentum berkumpulnya para pemimpin negara kelompok G20 di London, untuk melontarkan ide penggalangan dana demi keselamatan hutan dunia.
Pangeran Charles mengundang kepala negara/pemerintahan kelompok G20 menghadiri pertemuan selama 40 menit di Clarence House, London, Rabu.
Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar di London, Kamis, Pangeran Charles bermaksud mengumpulkan dana dari negara-negara maju untuk diberikan kepada negara berkembang agar hutan tropis milik negara-negara berkembang dapat dijaga dan terus dilindungi.
"Di sini karena banyak pihak, dipanggil semuanya. Maksudnya bagaimana Pangeran ini bisa mengumpulkan dana untuk diberikan kepada negara-negara yang bisa mengadakan penanganan hutan hujan," kata Rachmat.
Menurut dia, belum ada mekanisme jelas untuk penggalangan dana tersebut. Namun, berdasarkan konsep yang pernah dibicarakan, dana itu akan difasilitasi Bank Dunia dan bank-bank pembangunan internasional lainnya.
Rachmat mengatakan, usulan Pangeran Charles untuk penggalangan dana itu menguntungkan Indonesia.
"Itu bagi Indonesia sangat menguntungkan karena yang namanya `forest carbon` ini, Indonesia punya kepemilikan yang tinggi," ujarnya.
Menurut dia, "Prince of Wales", gelar yang dipakai Charles, amat menaruh perhatian terhadap hutan tropis Indonesia yang ditandai oleh kunjungan terakhirnya ke Indonesia.
Pada kunjungan itu, Pangeran Charles berkunjung ke Jambi dan memberikan bantuan untuk program konservasi hutan.
Menurut Meneg LH, ide penggalangan dana dari Pangeran Charles tersebut sangat mendukung "Protokol Kyoto" dan menunjukkan negara-negara maju sudah memiliki keinginan untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mengatasi perubahan iklim.
"Mereka sudah sadar dan mau menolong negara berkembang. Keinginan itu sudah ada, hanya bagaimana caranya itu yang dicari," ujar Rachmat.
Salah satu agenda yang diusung Inggris sebagai tuan rumah pertemuan G20 adalah mewujudkan pembangunan yang beremisi karbon rendah sebagai satu paket dari agenda jangka panjang pembangunan kembali perekonomian dunia.
Indonesia, menurut Meneg LH, mendukung penuh ide pembangunan berkarbon rendah dengan cara mengurangi emisi karbon dan hemat energi.
(*)