Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki enam orang juru bicara yang akan bertugas sesuai keahlian masing-masing untuk memberikan informasi kepada publik.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan keenam juru bicara itu merupakan tenaga ahli utama yang memiliki spesifikasi atau keahlian tertentu.
“Akan ada spesialisasi (dari enam juru bicara), ada yang punya spesialisasi di pemerintahan, urusan politik dan urusan hukum dan ada yang di bagian ekonomi,” kata Hasan usai melantik pejabat dan jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta, Senin.
Keenam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan itu yakni Philips Vermonte, Adita Irawati, Ujang Komaruddin, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.
Baca juga: Hasan Nasbi pimpin lembaga baru dukung komunikasi terkait kebijakan presiden
Hasan mengatakan keberadaan enam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan akan membuat informasi pemerintahan mengalir kepada masyarakat dengan baik.
“Selama ini banyak undangan permintaan wawancara media. Selama ini saya sendiri, tentu saya tidak mampu untuk bisa memenuhi semua keingintahuan teman-teman, apalagi undangan televisi diskusi,” ujar Hasan.
“Dengan adanya juru bicara setidaknya jauh lebih banyak permintaan wawancara yang bisa kami penuhi. Sehingga pesan pemerintah tetap mengalir kepada masyarakat,” imbuhnya.
Baca juga: Istana klarifikasi spekulasi terbit Perpu Pilkada dari Presiden Jokowi
Adapun dalam sambutan pada saat pelantikan para pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menimbang seluruh informasi yang diutarakan kepada publik.
“Jangan sampai kecepatan mengorbankan akurasi,” pintanya.
Baca juga: Istana bantah isu keretakan hubungan Presiden Jokowi dan Prabowo
Hasan Nasbi mengibaratkan Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagai organisasi paling hilir dalam pemerintahan, bak tempat penampungan air.
Meski air atau informasi yang ditampung bisa saja tidak jernih, namun dia meminta kepada seluruh jajaran untuk memastikan informasi yang keluar dari Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah informasi yang jernih, yang bisa memuaskan dahaga publik.
“Kalau air yang keluar dari Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak jernih, masyarakat bisa salah paham, bisa kehilangan kepercayaan kepada masyarakat,” kata Hasan.
Baca juga: Presiden boleh ikut kampanye pilkada, begini ketentuannya
