Istana bantah isu keretakan hubungan Presiden Jokowi dan Prabowo

id JOKOWI,PRABOWO SUBIANTO,KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN,HASAN NASBI,PRESIDEN JOKOWI

Istana bantah isu keretakan hubungan Presiden Jokowi dan Prabowo

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/8/2024). ANTARA/Andi Firdaus

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah isu keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Tidak benar sama sekali. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat hari ini hubungannya sangat baik, sangat mesra," ujar Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Ia menganggap isu yang berhembus soal keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo merupakan bagian dari bunga-bunga demokrasi.

"Kalau ada isu-isu di luar buat kita itu mungkin bagian dari bunga-bunga demokrasi. Kadang-kadang kan kalau tidak ada isu tidak hangat politik kita, kira-kira seperti itu. Tetapi, tidak ada isu sama sekali antara hubungan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, tidak ada isu sama sekali," ungkap Hasan.

Baca juga: Prabowo terima NasDem masuk koalisi meski sempat dukung Anies di Pilpres 2024

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa sampai saat ini dukungan dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin masih solid.

"Sampai hari ini pemerintahan berjalan sangat baik, dukungan solid. Bahkan dari partai-partai yang kemarin juga punya pilihan politik berbeda, tetap stay dan masih ada menteri-menterinya yang ada di kabinet," kata Hasan.

Baca juga: Hargai penyampaian aspirasi, Jokowi minta demonstran dibebaskan
Baca juga: Presiden Jokowi dorong DPR selesaikan UU Perampasan Aset


Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro juga menyatakan bahwa isu keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto merupakan upaya adu domba yang sengaja dirancang untuk mengganggu keberlanjutan pemerintahan.

Juri Ardiantoro melalui keterangannya di Jakarta, Senin (26/8), mengatakan spekulasi tersebut hanya akan menciptakan ketidakstabilan dan merusak fokus pada agenda pemerintah yang sedang berlangsung.

Juri mengatakan adu domba tersebut dirancang dengan merangkai berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian yang terjadi belakangan ini, kemudian menyimpulkan dengan nada yakin bahwa telah terjadi keretakan.