Penyaluran bansos di Lombok Tengah dihentikan

Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyatakan, penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dihentikan sementara menjelang Pilkada 27 November 2024.

"Untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di Lombok Tengah saat ini kami hentikan sementara," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah H Masnun di Lombok Tengah, Senin.

Dia menjelaskan, pemberhentian sementara penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan surat edaran dari pemerintah pusat terkait penghentian sementara waktu penyaluran bantuan sosial hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 selesai.

Baca juga: Penyaluran bansos di seluruh Indonesia dihentikan mulai Rabu ini
Baca juga: Penyaluran bansos di NTB dihentikan

Namun, penyaluran bansos untuk warga yang terdampak bencana alam tetap bisa dilakukan, karena tidak mungkin menunggu Pilkada selesai untuk penyaluran.

"Ini hanya sementara, selesai Pilkada kembali diberikan kepada masyarakat yang berhak atau yang telah masuk data," katanya.

Baca juga: Ratusan buruh pabrik tembakau di Lombok Tengah mendapat bansos

Ia mengatakan, untuk bansos yang dari APBD memang tidak ada saat ini, karena telah disalurkan semua sebelum tahapan Pilkada Lombok Tengah dimulai. Sedangkan untuk bantuan sosial dari APBN itu diberikan langsung melalui rekening kelompok penerima manfaat (KPM), sehingga hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Bansos untuk korban bencana bisa disalurkan kapan saja. Artinya tidak ada penundaan, karena ini sifatnya untuk penanganan bencana alam," katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Lombok Tengah Edi Supriadi mengatakan, pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa dalam rangka verifikasi data penerima bantuan sosial atau Bansos jenis PKH BPNT.

Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat angka kemiskinan di masing-masing desa berdasarkan perpaduan data dari tiga sumber.

"Data penerima Bansos PKH BPNT sebanyak 129.540, dan setiap bulan ada pengurangan dan ada penambahan daftar penerima Bansos PKH BPNT di Lombok Tengah," katanya.

Baca juga: Kasus penyelewengan bansos di Lombok Tengah jalan ditempat

 Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mulai menerbitkan dan mengedarkan surat edaran (SE) resmi terkait penghentian sementara waktu penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 selesai.

Dia menyebutkan, penghentian penyaluran bansos sementara waktu itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali di wilayah terjadinya bencana, seperti daerah yang dilanda erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang -daerah)- lain ditunda dulu -penyaluran bansosnya-," ujarnya.

Dia menyebutkan, penghentian penyaluran bansos sementara waktu itu juga dilakukan terhadap semua jenis bansos.

"Semuanya, kan biasanya ada bahan pokok, lain-lain, tentu nanti kalau ada hal hal yang kemudian menjadi pertanyaan kami akan koordinasikan lagi, tapi substansinya adalah seperti itu, pengecualian hanya pada daerah bencana," ujarnya.

Dia menegaskan, setelah pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada 27 November, maka penyaluran bansos baru akan diperbolehkan lagi.

"Setelah tahapan pilkada, setelah tanggal 27 November," katanya.