Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan peralatan kerja kepada 50 perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) di kota itu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Mataram Rabu mengatakan, bantuan alat kerja yang diberikan ke PRES tersebut berupa peralatan tata rias dan peralatan pembuatan jajanan kering.
"Bantuan alat kerja itu, sebagai modal awal PRSE untuk membuka lapangan kerja secara mandiri setelah mengikuti pelatihan selama tiga hari," katanya.
Ia menjelaskan, sebanyak 50 PRSE tersebut sebelumnya sudah mengikuti pelatihan masing-masing 25 orang untuk pelatihan pembuatan jajanan kering dan 25 orang ikut pelatihan tata rias.
Baca juga: Dinsos Mataram siapkan pelatihan kerja bagi perempuan rawan ekonomi sosial
Guna mendukung pelatihan yang sudah diberikan, peserta langsung mendapatkan bantuan alat kerja sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti.
Dengan demikian, diharapkan ilmu dan keterampilan yang sudah diberikan selama pelatihan bisa langsung dipraktikkan dan menjadi modal awal membuka usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Sebelum bantuan diserahkan, katanya, 50 PRSE itu menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen bantuan yang diberikan akan dimanfaatkan dan tidak diperjualbelikan.
Fakta integritas tersebut sekaligus sebagai bentuk pengawasan, setelah kegiatan pelatihan selesai. Selain itu, Dinsos juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap para peserta yang sudah ikut pelatihan kerja dan mendapat bantuan.
"Setelah dilatih, semua peserta kami buatkan grup WhatsApp untuk memantau usaha mereka dan tim kami membuka diri jika ada yang butuh konsultasi usaha," katanya.
Baca juga: Perempuan rawan sosial ekonomi di Mataram dapat pelatihan kerja
Pada sisi lain, Samsul mengatakan, para peserta pelatihan kerja dari PRSE merupakan perwakilan dari enam kecamatan se-Kota Mataram yang diusulkan dan disesuaikan kembali dengan data di Dinsos Kota Mataram.
Kriteria PRSE antara lain, mereka menjadi tulang punggung keluarga, janda, ada juga yang punya suami tapi suami tidak kerja karena sakit dan kondisi lainnya.
Data Dinas Sosial Kota Mataram mencatat jumlah PRSE di Kota Mataram sekitar 15.000, namun yang bisa diberikan pelatihan bertahap setiap tahun sekitar 50-60 orang.
"Tapi yang melaksanakan pelatihan kerja tidak di kami saja, melainkan ada juga di dinas/instansi lainnya," katanya.
Baca juga: Peningkatan kualitas perempuan rawan sosial ekonomi perlu dilaksanakan secara komprehensif
Dia berharap melalui pelatihan dan peralatan kerja yang diberikan, para PRSE tersebut bisa mulai membuka usaha secara mandiri.
Dalam melaksanakan pelatihan tersebut, Dinsos Kota Mataram mendapatkan dana dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sebesar Rp1,2 miliar untuk beberapa kegiatan pelatihan.
Hal itu karena, selain pelatihan kerja dan bantuan peralatan bagi 50 PRSE, Dinsos juga akan melaksanakan kegiatan pelatihan kerja dengan menyasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) hasil penertiban, agar bisa mandiri dan tidak lagi beraktivitas di jalanan.
PMKS yang dimaksudkan antara lain anak jalanan, gelandangan, pengemis, anak funk, manusia silver, badut, pengamen, orang terlantar, dan lainnya.
Baca juga: Ribuan perempuan rawan sosial ekonomi di Mataram akan dibina
Pelatihan kerja yang disiapkan berupa pelatihan barista dan servis mesin pendingin atau AC sebanyak 60 orang atau masing-masing 30 orang per satu jenis pelatihan.
"Kegiatan pelatihan akan kami laksanakan dalam triwulan tiga 2025. Selain mendapat ilmu dan teori, mereka juga akan kami berikan bantuan alat sesuai jenis pelatihan yang diikuti," katanya.
