Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mendorong perusahaan, yang membeli jagung, membangun industri pengolahan di daerahnya, sehingga meningkatkan harga jual jagung petani di pasaran, yang saat ini sedang turun.
Hal itu disampaikan Zulkieflimansyah di Mataram, Selasa, menyikapi rendahnya harga jagung di tingkat petani pada musim panen tahun ini seperti di Pulau Sumbawa.
Terlebih lagi, Kementerian Pertanian sudah tak memberikan izin ekspor jagung dari NTB dengan alasan sejumlah daerah di Indonesia membutuhkan jagung untuk kebutuhan industri.
"PT Seger jangan hanya trader saja, namun harus mau dan mampu mengelola jagung itu di sini. Karena, kalau tidak dikelola dan hanya trader, selalu yang jadi korban adalah petani," ujarnya .
Ia mengatakan proses industrialisasi dari bahan baku jagung harus mulai dilakukan. Sebab, jika hanya dilakukan aktivitas jual beli bahan baku, maka petani tidak akan mendapat untung yang sesuai harapan.
Awalnya, Gubernur NTB menginginkan dilakukannya ekspor jagung karena menumpuknya hasil panen petani dan harganya menjadi jatuh. Namun, pemerintah pusat memiliki pertimbangan lain, sehingga kegiatan ekspor belum menjadi pilihan.
"Sebenarnya saya yang berat hati kalau jagung diekspor, namun idealisme kadang-kadang harus berdamai dengan keadaan masyarakat. Kementan akhirnya melarang kegiatan ekspor karena menurut kementerian, jangan sampai kita ekspor, namun di sini kebutuhan jagung masih diperlukan," kata Gubernur.
Gubernur menyatakan bahan baku jagung yang melimpah ke depannya harus mampu diolah di dalam daerah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan baru kemudian diekspor.
Proses industrialisasi ini menjadi hal yang mendapat atensi serius dari Pemprov NTB. Karena itu, dia mendorong perusahaan untuk ikut andil dalam industrialisasi di NTB.
"Kalau tidak ada industrialisasi, bahan baku jagung tidak diolah di sini, maka tiap tahun kita akan mengalami masalah yang sama. Misalnya, harga jagung turun, harga gabah tidak terkendali, harga tembakau turun dan sejumlah komoditas lainnya. Kondisi tersebut merugikan petani," ujarnya.
Sementara itu, Pemprov NTB melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sudah mulai mengembangkan pabrik pakan dengan menggandeng investor luar daerah. Pabrik pakan yang terletak di kawasan BRIDA ini menjadi embrio yang menyemangati daerah dan masyarakat.
Meskipun demikian, ia mengakui industrialisasi tidak akan langsung menyelesaikan masalah. Bahkan, sering muncul persoalan di dalam proses untuk memulainya.
"Apakah tidak sedih, kita jual jagung ke Sulawesi, kemudian diolah sedikit menjadi pakan, selanjutnya kita beli dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya, peternak kita yang teriak- teriak. Kalau pabrik pakan tidak ada di NTB, maka peternakan sapi, ikan, ayam segala macam tidak akan maju-maju, karena pakannya lebih mahal daripada harga panennya," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muhammad Riadi telah bertemu dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan jajarannya di Jakarta pekan kemarin. Dari hasil diskusi bahwa ekspor tidak jadi pilihan Kementan, sebab jagung masih dibutuhkan di Sumatera dan Jawa.
"Nantinya, jagung di Pulau Sumbawa akan diserap oleh PT DNA dengan harga di atas Rp4.000 dan gudang penyimpanan sudah disiapkan di Kecamatan Woja dan Pekat Kabupaten Dompu," katanya.
Berita Terkait
Polisi selidiki pelaku pembuangan orok bayi di Lombok Timur
Jumat, 15 November 2024 6:37
Kemarin, lembaga survei pilgub, kebakaran hutan Rinjani hingga waspadai wisatawan beraktivitas di pantai
Jumat, 15 November 2024 5:30
Poltekpar Lombok mengingatkan pemda hidupkan kembali wisata Senggigi
Jumat, 15 November 2024 4:09
GreatNusa Summit 2024: tingkatkan kualitas SDM pariwisata NTB
Kamis, 14 November 2024 22:11
Antara NTB ajak mahasiswa tingkatkan literasi digital
Kamis, 14 November 2024 21:27
Berikut tiga lembaga survei terdaftar hitung cepat Pilgub NTB
Kamis, 14 November 2024 19:27
Kejati NTB periksa secara maraton saksi kasus korupsi NCC di Mataram
Kamis, 14 November 2024 18:03
Satpol PP razia rokok ilegal di Gili Trawangan Lombok Utara
Kamis, 14 November 2024 17:52