Praya, NTB (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum mengizinkan pembukaan pasar hewan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dampak penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih mewabah.
"BNPB selaku Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku belum memberikan izin untuk pembukaan kembali pasar hewan sampai waktu yang belum ditentukan," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Taufikurahman di Praya, Selasa.
Ia mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan asesmen untuk pembukaan pasar hewan tersebut kepada pemerintah provinsi NTB, namun sampai saat ini belum diperbolehkan membuka pasar hewan tersebut dalam rangka mencegah penyebaran PMK di wilayah NTB.
"Kita tunggu informasi dari pemerintah pusat, kapan boleh dibuka kembali," katanya.
Ia mengatakan kasus PMK di Lombok Tengah saat ini telah mencapai 25 ribu kasus, namun sebanyak 23 ribu ternak telah sembuh dari wabah PMK tersebut. Dengan kondisi kasus tersebut, beberapa desa di wilayah Lombok Tengah telah bebas dari PMK atau masuk zona hijau.
"Sejumlah desa di Lombok Tengah saat ini masuk zona hijau PMK," katanya.
Untuk pelayanan vaksinasi saat ini masih difokuskan di wilayah yang tidak pernah terkena PMK atau ternak yang sehat. Sedangkan untuk ternak yang telah terkena PMK tidak bisa diberikan vaksin.
"Vaksin pertama ini untuk ternak yang sehat. Total capaian vaksinasi ternak di Lombok Tengah mencapai 1300 ekor," kata Lalu Taufikurahman.
Pasar hewan di Lombok Tengah telah ditutup setelah wabah PMK di Lombok Tengah ditemukan atau setelah Idul Fitri dan sampai saat ini masih ditutup. Hal itu dilakukan untuk membatasi arus lalulintas ternak dalam rangka mencegah penyebaran virus PMK.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB belum perbolehkan pembukaan Pasar Hewan di Lombok Tengah
Berita Terkait
Menko PMK sebut Pelabuhan Jangkar jadi alternatif
Rabu, 17 April 2024 19:14
Menko PMK lapor ke Wapres soal penanganan mudik 2024
Rabu, 17 April 2024 17:57
Menko PMK minta ASN undur kepulangan
Senin, 15 April 2024 18:27
Benahi tata kelola magang mahasiswa cegah kasus "ferienjob"
Minggu, 7 April 2024 19:17
Menko Muhadjir: Tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu
Jumat, 5 April 2024 12:57
Pemerintah memastikan penyelenggaraan mudik ramah kelompok rentan
Jumat, 5 April 2024 5:31
Kejari Sumbawa nyatakan kasus korupsi dana vaksin ternak tak terbukti
Selasa, 26 Maret 2024 15:28
Menko PMK sampaikan 10 imbauan untuk pemudik
Selasa, 26 Maret 2024 6:20