Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan para elite politik harus berkomitmen untuk anti-politik identitas.
"Komitmen untuk menjauhkan diri dari politisasi identitas dalam Pemilu 2024 baik sekali apabila disuarakan oleh para elite politik, terutama mereka akan berlaga di dalam pemilihan presiden mendatang," kata Bawono Kumoro di Jakarta, Selasa.
Potensi politik identitas kata dia akan selalu ada pemilihan umum (Pemilu). Oleh karena itu dia mengatakan untuk meredam berkembangnya politik identitas, perlu ada komitmen dari elite politik, terutama yang akan berkompetisi pada pemilihan presiden (Pilpres).
"Potensi politisasi identitas akan selalu ada dalam pemilu. Apalagi Indonesia memiliki kemajemukan etnis suku dan agama," ucap Bawono. Menurut Bawono komitmen menolak politik identitas bisa sampai ke tengah masyarakat akan semakin baik bila juga disampaikan elite politik lainnya.
Baca juga: Pengamat sarankan pendekatan SCI terkait kasus Brigadir
Baca juga: Presiden Joko Widodo perlu komunikasi bilateral misi perdamaian
Baca juga: Pengamat sarankan pendekatan SCI terkait kasus Brigadir
Baca juga: Presiden Joko Widodo perlu komunikasi bilateral misi perdamaian
Peringatan agar tidak ada lagi politik identitas dan politisasi agama dalam Pemilu ke depan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR 2022 di gedung MPR, Selasa (16/8/2022).
Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR 2022 itu juga menyampaikan harapan agar kehidupan berdemokrasi di Tanah Air harus semakin dewasa.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan politik identitas memang selalu ada. Dia juga memahami politik identitas yang Presiden Jokowi sampaikan yakni politik identitas yang membenturkan semangat dan nilai persatuan dengan kepentingan kelompok identitas sendiri. "Itu saya pikir pesan moralnya di sana. Jadi, semua pidatonya bagus," ujar Surya Paloh.
