Mataram, 11/3 (ANTARA) - Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia mengaku akan mendesak Kementerian Agama untuk segera merealisasikan penetapan embarkasi haji di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, agar dapat dipergunakan pada musim haji 2012.
"Kami akan jembatani penyelesaian masalah yang ada, kami juga mendukung penetapan embarkasi haji di NTB sehingga akan desak Kementerian Agama," kata Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) H Kurdi Mustofa, pada acara pelantikan Pengurus Wilayah (PW) IPHI Nusa Tenggara Barat (NTB) masa bhakti 2012-2017, di Mataram, Minggu.
Mayjen (Purnawirawan) TNI itu melantik H M Sukiman Azmi sebagai kata Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) NTB masa bhakti 2012-2017, berdasarkan Surat Keputusan PP IPHI Nomor: 3.131/skep/PP-IPHI/II/2012, tertanggal 2 Februari 2012.
Ia mengatakan, IPHI pusat juga akan mendesak Komisi VIII DPR jika pembahasan pemanfaatan APBN untuk perluasan asrama haji sebagai salah satu syarat utama memperoleh penetapan embarkasi haji di Bandara Internasional Lombok, membutuhkan upaya tersebut.
"Pada intinya, kami juga ingin segera ada penetapan embarkasi haji di NTB. Makanya kami pun melakukan berbagai upaya nyata," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB Ridwan Syah, mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB masih berharap Kementerian Agama menganggarkan dana perluasan kapasitas tampung asrama haji yang ada di Mataram, meskipun menyanggupi akan mengalokasikan dana hibah untuk membantu pendanaan.
Ia mengatakan, kesanggupan Pemprov NTB untuk memberikan dana hibah kepada Kementerian Agama itu merupakan tindaklanjut dari hasil rapat koordinasi di Jakarta, 17 Februari 2012.
Pada rapat koordinasi terkait upaya penetapan embarkasi haji di Bandara Internasional Lombok (BIL) itu, terungkap adanya kesulitan anggaran untuk perluasan kapasitas asrama haji, karena tidak terlokasi dalam APBN 2012 dan APBD NTB 2012.
Sementara perluasan kapasitas tampung asrama haji mutlak diperlukan sebagai salah satu syarat utama penetapan embarkasi haji.
Kapasitas tampung asrama haji NTB sebanyak 500 orang atau satu kelompok terbang (kloter), sementara syarat minimalnya 800 orang atau dua kloter calon haji.
"Tetapi, tentu Pemprov NTB juga berharap Kementerian Agama mau menganggarkannya agar tidak terkesan daerah membantu pusat soal pendanaan. Apalagi, ada dana Rp35 miliar di Kementerian Agama untuk perluasan asrama haji di berbagai daerah pada 2012, meskipun NTB tidak termasuk," ujarnya.
Bahkan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama NTB H Suhaimi Ismy, sudah pernah meminta pengalihan sebagian dana Rp35 miliar itu untuk perluasan asrama haji NTB, sehubungan dengan komitmen untuk menetapkan embarkasi haji di BIL.
Dana yang dibutuhkan untuk perluasan asrama haji NTB itu ditaksasi mencapai Rp10 miliar.
Karena itu, kata Ridwan, Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan pejabat terkait di Kementerian Agama agar ada solusi terbaik soal pendanaan perluasan kapasitas tampung asrama haji NTB itu.
"Sambil berkoordinasi dengan harapan seperti itu, kami (NTB) pun menyiapkan pengalokasian dana hibah. Tentu koordinasi dengan DPRD NTB mutlak diperlukan karena dana hibah itu bersumber dari APBD, apalagi belum tercatat dalam APBD murni 2012," ujarnya.
Sikap Pemprov NTB yang masih berharap kucuran dana APBN untuk perluasan asrama haji NTB itu yang melatarbelakangi Kakanwil Agama NTB Suhaimi Ismy menilai Pemprov NTB belum mau merealisasikan dukungan dana hibah untuk perluasan kapasitas asrama haji sebagai salah satu syarat utama penetapan embarkasi haji di BIL.
"Belum ada realisasinya seperti surat pernyataan hendak memberikan dana hibah untuk perluasan asrama haji. Masih wacana, yang muncul saat rapat koordinasi di Jakarta, 17 Februari 2012," kata Suhaimi sehari sebelumnya.
Menurut dia, dukungan dana hibah dari Pemprov NTB untuk Kementerian Agama terkait perluasan asrama haji itu, dikatakan terealisasi jika sudah ada 'hitam diatas putih' atau pernyataan kesanggupan secara tertulis sebagai bukti konkrit bersedia membantu pendanaan.
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang dihubungi secara terpisah pun tidak memberi jaminan akan segera merealisasikan dukungan dana hibah, yang disebut-sebut senilai Rp10 miliar itu.
Zainul mengatakan bahwa pihaknya dapat memahami proses penggunaan anggaran di Kementerian Agama yang tidak teralokasi dalam APBN murni 2012.
"Itu sebabnya NTB juga antisipasi, seperti menyediakan dana bantuan untuk peningkatan kapasitas asrama haji yang menjadi tugas Kementerian Agama, atau ada gedung tambahan. Sumber dananya yang memungkinkan, kalau dari APBD tentu ada prosedurnya, kalau dari APBN kami coba minta ke pusat," ujarnya.
Namun, Zainul berjanji akan mengupayakan penyediaan dana hingga peningkatan kapasitas tampung asrama haji itu teralisasi secepatnya, agar embarkasi haji di BIL dapat segera ditetapkan, dan pemberangkatan calon haji pada musim haji 2012 yakni Oktober mendatang.
Sejauh ini, jumlah calon jemaah haji NTB mencapai 4.500 orang lebih setiap tahun, dan calon jemaah haji asal Bali dan NTT diperkirakan hampir 2.000 orang, yang pemberangkatan hingga pemulangannya melalui embarkasi haji Bandara Internasional Juanda, Surabaya. (*)