Mataram, 11/3 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi, memotivasi pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk membuktikan kemampuan pembinaan jemaah haji, sekaligus membantu pemerintah memberdayakan masyarakat.
"Saya lihat dalam kepengurusan IPHI NTB ini, ada para tuan guru, para profesor dan tokoh lainnya yang hebat-hebat. Maka, tidak ada alasan untuk kalah dari daerah lain dalam hal pembinaan dan pembedayaan umat," kata Zainul pada acara pelantikan Pengurus Wilayah (PW) IPHI Nusa Tenggara Barat (NTB) masa bhakti 2012-2017, di Mataram, Minggu.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) IPHI Mayjen (Purnawirawan) TNI H Kurdi Mustofa, melantik H M Sukiman Azmi sebagai kata Ketua IPHI NTB masa bhakti 2012-2017, berdasarkan Surat Keputusan PP IPHI Nomor: 3.131/skep/PP-IPHI/II/2012, tertanggal 2 Februari 2012.
Sukiman terpilih sebagai Ketua PW IPHI NTB dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) IPHI NTB periode lima tahun berikutnya, pada November 2011.
Dalam kepengurusan IPHI NTB, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dipercayakan sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama NTB H Lalu Suhaimi Ismy sebagai wakil ketua, dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda NTB H Arsyad Gani sebagai sekretaris.
Motivasi itu dilakukan Zainul setelah mendengar instruksi Ketua Umum PP IPHI bahwa PW IPHI diwajibkan memprogramkan rencana aksi pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor sesuai potensi keunggulan daerah.
Masing-masing IPHI di daerah harus memprogramkan rencana aksi unggulan dalam pemberdayaan masyarakat sesuai potensi yang ada. Karena itu, pengurusnya harus terbentuk sampai tingkat kelurahan dan desa.
Karena Kurdi menginstruksikan PW IPHI NTB untuk segera merampungkan pembenahan kepengurusan IPHI di 10 kabupaten/kota dalam wilayah NTB, dalam waktu dua pekan ke depan.
Setelah pengurus IPHI terbentuk di kabupaten/kota, dilanjutkan dengan pembentukan pengurus di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, dan diinstruksikan sudah harus rampung dalam waktu delapan bulan atau selama 2012.
"Di Jawa sudah terbentuk sampai kelurahan/desa. NTB semestinya juga bisa karena minat haji di daerah ini cukup tinggi. Bahkan IPHI Ponorogo, Jawa Timur, telah membentuk koperasi hingga memiliki aset Rp60 miliar dan nasabahnya para pedagang asongan," ujar Kurdi.
Menurut Kurdi, NTB menempati urutan ketiga peminat jemaah haji terbanyak di Indonesia yang memiliki daftar tunggu 11 tahun ke depan, setelah Sulawesi Selatan diurutan pertama yang memiliki daftar tunggu 14 tahun ke depan, dan Madura Jawa Timur di urutan kedua dengan daftar tunggu 12 tahun ke depan.
Namun, kepengurusan IPHI baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seperti ada dan tiada, atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, Zainul mengatakan, setiap tahun terjadi penambahan jemaah haji sebanyak 4.500 hingga 5.700 orang, sehingga anggota IPHI NTB terus bertambah hingga mencapai puluhan ribu orang. Setiap anggota IPHI NTB itu tentu memiliki pengalaman masing-masing termasuk pengalaman pahit yang dianggap sebagai masalah.
"Tentu itu salah tugas IPHI NTB untuk mengakomodir aspirasi tersebut agar pelaksanaan ibadah haji akan lebih baik lagi di masa mendatang. IPHI harus memantapkan organisasinya dan melaksanakan tugasnya agar tidak kalah dengan pengurus IPHI di daerah lain," ujarnya. (*)