DPRD NTB nilai empat tahun Zul-Rohmi masih melupakan hal dasar

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat, Akhdiansyah menilai empat tahun kepemimpinan pemerintahan Gubernur dan Wakilnya Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) masih melupakan hal-hal dasar meski dari segi inovasi dan gagasan sudah bagus.

"Mereka (Zul-Rohmi, red) lupa ada hal-hal dasar yang tidak tertangani secara baik. Saya justru melihatnya Zul-Rohmi gagal dalam menangani hal-hal dasar ini," kata Anggota Komisi II DPRD NTB, Akhdiansyah di Mataram, Senin.

Hal-hal dasar yang dinilai tidak tertangani secara baik hingga empat tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itu, sebut Akhdiansyah, di antaranya pertanian, pariwisata dan pertambangan.

"Tiga hal dasar itu kita di NTB yang sebenarnya sangat urgen untuk diperhatikan. Akan tetapi kita melihat tiga hal dasar ini tidak tertangani secara baik," ucapnya.

Ia mencontohkan dalam aspek pertanian, pihaknya melihat munculnya permasalahan yang berulang terhadap anjlok-nya harga gabah atau komoditi pertanian, begitu pun dengan terjadinya kelangkaan pupuk urea bersubsidi.

"Soal pertanian ini adalah soal klasik yang selalu berulang tiap tahun, namun tidak ada satu formula yang ampuh yang bisa mengatasi permasalahan tersebut," terang anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima ini.

Melihat kenyataan itu, Guru To'i sapaan akrabnya, menyarankan Gubernur untuk mengumpulkan para kepala daerah se-NTB untuk membahas khusus berkaitan dengan persoalan tersebut.

"Minimal "workshop" kecil-kecilan untuk mencarikan solusi terkait dengan hal ini," ujar Guru To'i.

Komisi II DPRD NTB menurutnya sudah seringkali membahas soal ini dengan OPD terkait, namun setiap rekomendasi dewan tidak pernah ditindaklanjuti dengan baik.

"Makanya kita sarankan agar para kepala daerah se-NTB ini dikumpulkan dalam satu forum dengan difasilitasi oleh gubernur untuk membahas khusus soal ini agar tidak terulang lagi ke depan," katanya.

Selain itu program beasiswa untuk seribu cendekia juga menurutnya dilaksanakan dengan tidak merata atau tebang pilih.

"Siapa yang dekat saja dengan Brida. Dan itu ada seleksi dengan kelompok-kelompok tertentu saja. Dan saya juga dapat komplain nilai beasiswa-nya tidak diterima secara utuh," terang Akhdiansyah.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga dinilainya dilaksanakan dengan tebang pilih juga.

"Di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu hanya sekitar empat unit saja. Sementara di daerah lainnya menumpuk. Hampir semua program Zul-Rohmi dilakukan dengan tebang pilih," sorotnya.

Program "zero waste" atau bebas sampah, juga menurutnya, secara ekologis semestinya lingkungan sekitar itu akan terlihat hijau dan indah dan tidak ada sampah.

"Akan tetapi sampah ini masih berserakan dimana-mana. Bahkan kalau diukur dari aspek ekologis, edukatif dan ekonomi bisa dinilai program itu juga gagal. Ini juga bisa jadi dampak dari kurangnya sosialisasi," kata Akhdiansyah.

Pelaksanaan kegiatan berskala internasional seperti MXGP juga, menurut dia tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dari segi pendapatan tidak ada dampaknya untuk provinsi. Kita menilai event-event tersebut hanya euforia aja," katanya.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama wakilnya Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/9) tahun 2018 silam. 

Zul dan Rohmi menggantikan TGH Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) dan Muhammad Amin untuk memimpin NTB. Zul dan Rohmi diusung PKS dan Partai Demokrat (PD).