Jakarta, 30/6 (ANTARA) - Komisi Tinggi Pemilihan Presiden akhirnya mengumumkan hasil pemilihan presiden Mesir pascatergulingnya Husni Mubarak.
Calon presiden Mohammed Morsyi menang dengan raihan suara tipis 51,73 persen, sedangkan lawannya mantan PM Ahmed Syafiq memperoleh 48,27 persen suara.
Apa yang diramalkan Hasibullah Satrawi sebagai "bunuh diri politik Mesir" (Kompas, 2 Juni 2012), tidak terjadi. Rakyat Mesir tidak perlu mengalami dilema antara "membakar diri sendiri atau menyerahkan diri dimakan ikan hiu".
Suatu persepsi keliru memandang kompetisi rezim militer versus kekuatan Islamis sebagai kiamat (zero sum game) bagi perpolitikan negeri piramid itu. Rakyat Mesir telah membangun peradaban kuno, jauh lebih tua dari peradaban di Indonesia.
v Jika Indonesia dapat melewati masa reformasi dengan relatif damai, maka rakyat Mesir punya kesempatan lebih besar untuk menjalani masa revolusi dengan damai pula. Walaupun tantangan lebih berat harus dihadapi dengan dibubarkannya parlemen hasil pemilu dan semakin berkuasanya Dewan Agung Militer (SCAF).
Rakyat Mesir telah menentukan sikapnya. Meskipun, dari 51 juta pemilih, hanya 51,8 persen (26,3 juta) yang menggunakan hak pilihnya. Cukup besar suara Golput atau warga yang tidak mendapat legalitas pemilih dan akses ke kotak suara.
Di samping itu, juga ada sedikitnya 800.000 suara yang rusak dan tidak sah. Inilah problema mendasar yang dihadapi Mesir seperti negara-negara berkembang lainnya dalam hal penguatan infrastruktur demokrasi.
Hasil pilpres mematahkan ramalan sumbang Satrawi yang enyatakan, "Pemenang pilpres Mesir akan sangat ditentukan oleh kelompok moderat yang sangat mengakar, seperti Al Azhar. Bukan oleh kelompok Islamis, loyalis Mubarak atau kelompok revolusi. Orang Mesir selama ini dikenal moderat dengan ciri terbuka, majemuk, dan menghormati kebebasan".
Pernyataan Satrawi mengandung dua kesalahan elementer, seakan-akan tak ada kelompok Islamis yang bersikap moderat, dan lebih parah lagi, seolah-olah kelompok Al Azhar yang moderat tidak mendukung agenda revolusi.
Sebagai alumnus Al Azhar, Kairo, agak aneh Satrawi memunculkan amatan dangkal itu. Harus ditegaskan di sini, Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir adalah gerakan dakwah arus utama selayaknya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. IM bukan organisasi pinggiran. Mereka hanya dipinggirkan dan ditekan rezim militer sebagai organisasi terlarang untuk membendung simpati rakyat Mesir yang datang bergelombang.
Pendukung IM bukan berasal dari kelompok homogen dan tertutup, namun bersifat majemuk dan sangat terbuka. Dari kalangan buruh pabrik dan pedagang kecil hingga kaum profesional, terpelajar dan budayawan, 'kita' bisa temukan kader IM. Bahkan, sejumlah warga non-Muslim diam-diam menjadi simpatisan dan mitra IM dalam beragam aksi sosial-kemanusiaan.
Karena itu, tatkala membentuk Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) sebagai sayap politiknya, IM menetapkan seorang tokoh Kristen Koptik sebagai wakil ketua umum di kepengurusan pusat. Kalau mau ditelusuri, tokoh militer semisal Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat pernah terlibat dalam pengaderan IM, meski akhirnya mereka berbalik sikap menekan IM karena menyadari potensinya yang amat besar memobilisasi kesadaran rakyat.
Dalam konteks itu, sebagian pengamat tak lagi menyebut FJP, dan tentu saja IM selaku induknya, sebagai kekuatan Islamis pada umumnya. Mereka kategorikan IM (sekurang-kurangnya FJP) sebagai kekuatan 'Pos-Islamis', yang tak lagi menerapkan Islam dari aspek atribut formal, namun menerjemahkan prinsip Islam yang universal dalam kehidupan sosial-politik. Kalau mau dibandingkan, FJP Mesir agak mirip dengan PKB atau PAN di Indonesia yang menyatakan diri sebagai partai terbuka.
Namun, sungguh aneh hal itu tidak terbaca oleh Satrawi.
Kemenangan yang tertindas
Kemenangan Morsyi sejatinya merupakan kemenangan rakyat Mesir yang sudah lama tertindas. Ada beberapa faktor yang menentukan keunggulan Morsyi atas lawannya Syafiq, antara lain, militansi kader IM, pengaruh media sosial, dan kemampuan Morsyi menggalang Front Nasional.
Tak jelas berapa jumlah kader IM di seluruh Mesir, namun sedikitnya tujuh juta pendukung IM menggerakkan mesin pemenangan pemilu legislatif dan pilpres. Mereka mengorganisasi kampanye yang sangat atraktif, belum pernah dilakukan sebelumnya di Mesir dan Timur Tengah.
Mereka merekam rangkaian kampanye itu dalam bentuk foto dan video, ribuan shot dan klip yang disebarkan lewat media internet, karena media arus utama dikuasai pemerintah. Mereka juga melayani para pemilih yang masih bingung dengan prosedur pemungutan suara, tak hanya konstituennya sendiri, bahkan menyediakan bus antar-jemput pemilih. Mereka memantau hasil penghitungan suara dari pos ke pos. Semua dilakukan tanpa bayaran.
Morsyi diuntungkan oleh pengaruh media sosial yang mewabah, terutama bagi kalangan pemilih muda dan pemula. Hambatan komunikasi bisa diterabas, hingga blokade informasi militer tak berlaku.
Jika Barack Obama terpilih sebagai Presiden AS pertama berkulit hitam berkat Facebook dengan 24 juta penyuka, maka Morsyi menjadi Presiden Mesir pertama yang terpilih melalui dukungan Twitter, arus massa pendukung dapat dimobilisasi dengan relatif cepat.
Sebagaimana dahulu Cory Aquino menggerakkan para demonstran di Filipina lewat short message service (SMS) dan Ayatullah Khomeini memanfaatkan kaset pidato perlawanan demi meruntuhkan Syah Iran. Revolusi komunikasi menampilkan karakter pemimpin berbeda.
Kelebihan lain Morsyi adalah kemampuannya menggalang Front Nasional di saat genting. Usai putaran pertama pilpres, Morsyi segera mengontak Hamdin Sabbahi dari kelompok nasionalis-sosialis (Nasseris) dan Abdel Moniem Abul Futuh (mantan petinggi IM yang menempuh jalur independen-liberal) sebagai peraih suara ketiga dan keempat.
Futuh mendukung, sementara Sabbahi memilih netral, karena itu suara Golput cukup besar.
Pada detik-detik menegangkan saat pembubaran parlemen, Morsyi tak lelah mendorong aliansi kaum revolusioner di bawah tekanan militer.
Mungkin ada pengamat yang curiga, mengapa IM begitu gigih melawan kudeta militer, padahal saat Revolusi 25 Januari 2011 tak terlihat massa IM di Medan Merdeka (Tahrir Square).
Segenap warga Kairo tentu menyadari kader IM hadir di seantero Medan Merdeka, namun mereka tak mengenakan jaket atau pasang bendera.
Revolusi kaum muda
Mursyid Aam IM sejak hari pertama memerintahkan kadernya untuk mendukung Revolusi Kaum Muda Mesir dengan cara berbaur bersama rakyat, sehingga revolusi tidak dicap sebagai pemberontakan kaum fundamentalis dan kemungkinan mengalami aborsi.
Tugas kader IM sederhana, yakni mengamankan para demonstran, terutama kaum perempuan, menjaga kebersihan dan ketertiban, dan mempersiapkan fasilitas umum seperti sound system dan MCK.
Bahkan, ada kader IM yang diperintahkan untuk menjaga toko dan apartemen yang ditinggalkan penghuninya ketika ikut berdemo. Terlalu naïf bila mengabaikan peran IM dalam revolusi Mesir, karena IM merupakan bagian tak terpisahkan dari rakyat Mesir yang lama tertindas.
Sehari sebelum pengumuman KTPP, Morsyi bertemu dengan tokoh berbagai kelompok, seperti kalangan liberal, Islamis, sosialis dan aktivis independen. Ada Islam Luthfi, Syadi al Ghazali Harb, dan Wael Ghoneim (CEO Google) yang pernah menggelorakan revolusi dengan posting perlawanannya.
Koran Christian Science Monitor memberitakan rekonsiliasi nasional itu untuk menghadapi junta militer yang akan melanggengkan kekuasaan warisan Husni Mubarak. Dukungan itu menambah "bargaining" IM sebagai jangkar pemersatu di hadapan militer yang harus menyerahkan kekuasaan kepada presiden pilihan rakyat.
Karena itu, pandangan setipe Zuhairi Misrawi yang pesimistik dan apriori (Kompas, 22 Juni 2012) sungguh tak objektif. Sebagai pendukung gerakan Muslim moderat, Misrawi mengeritik IM tanpa dasar, bahwa "Publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan IM di parlemen".
Ada dua persoalan serius yang selama transisi demokrasi belum bisa dipecahkan oleh IM. Pertama, keamanan yang semakin memburuk akibat maraknya perampokan, penjarahan dan pembunuhan. Kedua, krisis ekonomi yang semakin mengkhawatirkan.
IM baru memenangi pemilu legislatif, namun belum pernah menduduki jabatan eksekutif.
Upaya IM untuk melakukan reformasi di parlemen digagalkan militer dengan membubarkan lembaga pilihan rakyat itu. Mirip benar dengan pengalaman Indonesia, saat Dewan Konstituante dibubarkan Presiden Soekarno pada tahun 1959.
Tidak adil
Sangat tidak adil bila Misrawi menyimpulkan IM bertanggung jawab atas segala kekacauan dan kemerosotan ekonomi Mesir, sementara kekuasaan mutlak di tangan militer (SCAF) menunjukkan pandangan liberal yang menyedihkan.
Mengapa pengamat Indonesia tidak memberikan simpati wajar kepada rakyat Mesir, negeri yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945?
Bukankah saat diplomasi perjuangan dulu, K.H. Agus Salim selaku utusan resmi Presiden Soekarno disambut dengan hangat oleh para ulama Al Azhar dan termasuk Hassan al Banna, pendiri IM?
Sebagai bangsa besar, Indonesia agaknya perlu belajar dan berbagi pengalaman dengan negara-negara sedang berjuang memulihkan kedaulatan rakyat.
Kutipan pidato Morsy menjelang pengumuman hasil pilpres menunjukkan komitmen tulus: "Semua orang Mesir di semua tempat, yang ingin kemajuan, yang ingin masa depan lebih baik, kita tidak akan balas dendam. Tapi kita adalah sama di depan hukum. Kita akan memulai langkah ini, hingga tidak ada yang kuat meremehkan yang lemah. Hingga terwujud persaudaraan, negara demokrasi, sipil dan modern".
Usai pengumuman KTPP, Morsy lebih tegas lagi menandaskan, "Dahulu kita bertanya-tanya, kapan rakyat akan menjadi sumber kekuasaan sebagaimana di negara lain? Sekarang, Anda sekalian adalah penguasa. Rakyat dan penguasa sama di depan hukum. Saya tidak memiliki hak. Semua yang saya punya hanyalah kewajiban (untuk melayani rakyat)".
Kemenangan Morsy adalah kemenangan rakyat Mesir, bukan hanya kemenangan IM. Dan kenyataan ini perlu menjadi inspirasi bagi kaum tertindas di seluruh pelosok dunia. (*)
*Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform (CIR)
Alumnus Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), menamatkan S-2 dengan kajian terorisme di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University (NTU) Singapura.